Jokowi Resmikan Program Pemasangan Listrik Gratis di Jabar

Garut: Presiden Joko Widodo meresmikan program pemasangan instalasi listrik gratis untuk 100.970 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Jawa Barat. Secara simbolis, Presiden melakukan penyambungan listrik rumah warga di Dusun I Kampung Pasar Kolot, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.

Jokowi mengatakan, realisasi pemasangan instalasi listrik gratis khusus di Kabupaten Garut dilakukan untuk 30.937 Kepala Keluarga (KK) yang belum menikmati layanan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara langsung. 

“Ini dimulai di Jawa Barat. Tiga bulan yang lalu kita juga telah memulai di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan di Banten. Nanti akan terus dilakukan,” kata Jokowi di Garut, Jawa Barat, Jumat, 18 Januari 2019.

Jokowi mengungkapkan pemasangan listrik gratis ini dilatarbelakangi kesulitan rumah tangga saat membayar biaya pemasangan yang mencapai Rp1 juta. Program ini disokong oleh 34 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sepakat bersinergi memberikan fasilitas penyambungan listrik PLN secara gratis bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Baca: Penerima Sambungan Listrik Gratis Dipastikan Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan program tersebut, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya 450 VA tersebut cukup untuk menggunakan televisi, penanak nasi, dan menyalakan lampu.

“Kesulitan-kesulitan rumah tangga adalah pada waktu membayar biaya pemasangan Rp1 juta. Ini berat,” ucap Presiden.

Sebelumnya, program sambung listrik gratis ini telah dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. 

Adapun 34 BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

(AGA)

KESDM dan Badan Usaha Bahas Formula Harga BBM Nonsubsidi

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil para badan usaha penyalur dan penjual bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemanggilan tersebut terkait pembahasan formula BBM nonsubsidi atau jenis BBM umum (JBU). Hal ini menindaklanjuti instruksi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang meminta agar harga jual BBM nonsubsidi makin wajar.

“Kan Pak Jonan sudah bilang akan ada formulasi tentang JBU,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2019.

Pemerintah ingin mengevaluasi harga BBM nonsubsidi di tengah kondisi minyak dunia saat ini. Sebab beberapa pandangan mengatakan harga jual BBM nonsubsidi masih berada di atas keekonomiannya.

“Sesuai arahan Pak Menteri bahwa harga BBM nonsubsidi, pertalite, pertamax, perta series, dan kalau di Shell itu super, v-power dan lain-lain bahwa itu harus dilihat harga wajar seperti apa,” tutur dia.

Jonan sebelumnya meminta Arcandra membuat suatu formula agar harga BBM di Indonesia menjadi wajar. “Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Khususnya JBU yang (harganya) tidak dikendalikan oleh Pemerintah,” kata Jonan.

Selain itu Jonan juga meminta agar jajaran Ditjen Migas membuat harga avtur harus kompetitif dibandingkan negara lainnya, seperti Singapura.

“Harga avtur harus bisa kompetitif. Kalau mau dikurangi, yang dikurangi adalah kebijakan pajaknya. Komponen lainnya harus bisa kompetitif. Jangan harga avtur, misalnya di Singapura, lebih murah daripada harga avtur di Indonesia,” tegas Jonan.

Sedangkan untuk daerah terpencil seperti Tarakan dan Merauke, kata dia, dapat ditambahkan komponen harganya. Namun untuk di daerah-daerah gemuk penumpang seperti Makassar, Surabaya, serta Bali, harganya harus kompetitif. “Ini saya minta Pak Wamen untuk mengecek karena sudah mulai ribut,” tutup Jonan.

(AHL)

Produksi Migas Pertamina 2019 Ditargetkan 922 Ribu BOEPD

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menargetkan produksi minyak dan gas (migas) di 2019 sebesar 922 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Target tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi di tahun lalu yang sebesar 921 ribu boepd.

Mengutip data Pertamina, Jumat, 18 Januari 2019, apabila dirinci target tersebut terbagi atas minyak mentah (crude) sebesar 414 ribu barel per hari (bph). Target produksi minyak mengalami peningkatan dibandingkan realisasi produksi 2018 sebesar 392 ribu bph.

Serta target atas gas sebesar 2.943 mmscfd. Target ini memang lebih rendah dibanding  realisasi tahun lalu yang mencapai 3.054 mmscfd.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengatakan target tersebut dikejar dari semua blok yang dikelola oleh Pertamina. Dharmawan mengatakan beberapa wilayah hulu yang memang menjadi fokus yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dia bilang di wilayah tersebut terdapat banyak blok migas yang dikelola oleh anak usaha Pertamina di antaranya Blok Mahakam, Blok Sanga-Sanga, Blok Simenggaris, Blok Nunukan, Blok East Kalimantan dan Attaka, juga area aset lima yang dioperasikan Pertamina EP.

“Kenapa kita fokus ke Kaltim dan Kaltara? Produksi mereka sangat penting untuk Kilang Balikpapan dan Kilang Bontang,” kata Dharmawan di kantor Pertamina Pusat, Jakarta Pusat.

Adapun untuk produksi siap jual (lifting) di 2019 perseroan menargetkan sebesar 735 ribu boepd. Dengan komposisi minyak sebesar 363 ribu bph dan gas sebesar 2.160 mmscfd.

Lebih lanjut untuk mendukung aktivitas produksi tahun ini, Pertamina siap menggelontorkan investasi bagi sektor hulu migas dan panas bumi sebesar USD2,5 miliar atau setara Rp35,3 triliun. Nilai tersebut memang mengalami penurunan dari serapan investasi tahun lalu USD2,9 miliar.

(AHL)

Pertamina Kembangkan BBM Ramah Lingkungan

Yogyakarta: PT Pertamina (Persero) mengembangkan berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah terhadap lingkungan. Pengembangan itu menjadi penting karena kemajuan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kalau kita tidak memulai membuat bahan bakar yang ramah lingkungan, 25 tahun lagi polusinya akan sangat buruk. Kalau makin lama polusinya makin buruk, tingkat kesehatan masyarakatnya terganggu dan akibatnya harapan hidup menurun,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 18 Januari 2019.

Jonan berharap selain dapat menghasilkan BBM yang ramah lingkungan, juga 100 persen menggunakan bahan baku energi terbarukan.  “Masyarakat berharap minyak diesel yang dihasilkan Pertamina di kemudian hari, itu akan berasal dari energi terbarukan sehingga tingkat polusi yang dihasilkan akan rendah,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina saat ini sedang mengembangkan BBM berbasis sawit yang ramah lingkungan. Pengembangan BBM tersebut dilakukan selain blending FAME juga co-processing dan hydrorefining.

“Co-processing dan hydrorefining tersebut akan menghasilkan energi yang lebih bersih jika dibandingnkan dengan FAME yang hari ini kita hasilkan. Opsi-opsi pengembangan energi bersih melalui proses hydrorefining tersebut merupakan sepenuhnya hasil karya anak bangsa hasil kerja sama dengan LAPI-ITB dengan nama katalisnya, katalis Merah-Putih,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini secara bertahap sedang dikerjakan di beberapa kilang Pertamina dan diharapkan sebelum 2023 sudah dapat diimplementasikan di empat kilang milik Pertamina yang memiliki Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC) yang saatnya nanti menghasilkan green diesel, green avtur, dan green fuel.

Pengembangan BBM berbasis sawit selain lebih ramah lingkungan dan sedikit menghasilkan polusi tentunya juga akan dapat meningkatkan nilai tambah dari sawit itu sendiri dan mengurangi impor minyak mentah.

(ABD)

Pertamina Diwajibkan Gandeng Mitra Kelola Blok Rokan

Jakarta: Pemerintah mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mencari mitra kerja dalam mengelola Blok Rokan di Riau, Sumatera. Pasalnya, hal tersebut telah dicantumkan dalam syarat dan keterntuan atau term and condition (TnC). 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan dalam TnC dinyatakan Pertamina wajib menggandeng mitra yang memiliki kemampuan di bidang hulu. Dia menambahkan Pertamina memiliki kesempatan untuk mencari mitra dan tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan Pertamina harus sudah bermitra. 

“Kan ada di TnC ditulis wajib menggandeng mitra,” kata Arcandra, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2018.

Sebelumnya Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengatakan dalam ketetapan Menteri ESDM, Pertamina diwajibkan untuk mencari mitra dalam mengelola Blok Rokan. “Mengenai Blok Rokan, dalam ketetapan menteri diwajibkan untuk mencari mitra,” kata Dharmawan.

Adapun pemerintah memutuskan Pertamina sebagai pemenang penawaran untuk mengelola Blok Rokan di Riau selama 20 tahun ke depan dari 2021 hingga 2041. Pertamina akan mengambil alih pengelolaan blok migas terbesar di Tanah Air ini dari Chevron Pacific Indonesia yang memegang kelola hingga 2021.

Guna mempertahankan produksi dalam proposal, Pertamina menyampaikan akan memanfaatkan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR) yang juga telah diterapkan di lapangan-lapangan migas Pertamina, seperti di Rantau, Jirak, Tanjung yang dikelola Pertamina EP, termasuk penerapan steamflood yang sudah dilakukan dan berhasil di lapangan PHE Siak.

(ABD)

Sinergi Anak Usaha, Cara Pertamina Jaga Kesehatan Keuangan

Jakarta: Penurunan biaya operasional dan produksi di sektor hulu menjadi salah satu fokus PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan bisnisnya di 2019. Dengan biaya yang bisa ditekan diyakini menjadi kunci bagi perusahaan untuk terus bertahan dalam bisnis energi di tengah ketidakpastian saat ini.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengklaim penurunan biaya tahun ini dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara yang dilakukan adalah dengan memilah dan memilih kegiatan secara efisien namun tetap berjalan efektif yang salah satunya melakukan sinergi antaranak usaha.

Sebagai contoh Pertamina Hulu Energi (PNE) ONEJ yang terletak di lepas pantai Teluk Jakarta di mana di sebelah baratnya tedapat PHE OSES (Offshore South East Sumatera). Keduanya,, kata Dharmawan, memiliki kondisi geografis dan infrastruktur yang sama.

“Artinya kita bisa lakukan sinergi antara keduanya dalam hal transportasi dan dalam hal pengadaan logistik,” kata Dharmawan, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Selain itu, lanjutnya, penurunan biaya juga dilakukan dengan sinergi antaranak perusahaan Pertamina di bidang penyedia jasa yakni antara Pertamina Drilling Services Indonesia dan Elnusa. Penurunan biaya tersebut, tambah Dharmawan, pada dasarnya akan meningkatkan level kesehatan kinerja finansial sebuah perusahaan (free cash flow). 

Apabila kinerja keuangan lebih baik maka perusahaan akan dipandang lebih sehat. Apalagi, saat ini Pertamina kerap kali dicap bangkrut lantaran harus tetap menjalankan penugasan pemerintah dan tidak leluasa untuk menentukan harga jual produk mereka. Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk tetap membuat keuangan perusahaan tetap sehat.

(ABD)

Strategi Pertamina Jaga Lapangan Migas Tua Tetap Sehat

Jakarta: PT Pertamina (Persero) ingin mengubah cara pandang mengenai lapangan minyak dan gas (migas) yang telah berusia tua kerap dijadikan alasan di balik turunnya produksi migas Tanah Air pada beberapa tahun terakhir. Pertamina tidak menginginkan lapangan tua tersebut dijadikan tameng dari turunnya produksi migas. 

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengatakan salah satu cara yang dilakukan yakni dengan membuat lapangan yang tua tersebut tetap sehat agar mampu berproduksi lebih baik. Hal itu penting guna mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.

“Maka cara pandang kita bagaimana membuat lapangan ini awet dan tetap sehat dengan teknologi yang tepat,” kata Dharmawan, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Dharmawan menjelaskan lapangan yang sudah tua usianya harus tetap dijaga terutama untuk fasilitas pipa bawah laut dan juga anjungan migas. Dia menegaskan fasilitas itu perlu dijaga sedemikian rupa terutama guna meminimalkan kehilangan produksi yang diakibatkan karena adanya gangguan fasilitas.

“Jadi supaya tidak ada produksi yang enggak bisa mengalir dikarenakan adanya gangguan dalam sistem jaringan fasilitas produksi tersebut,” tutur dia.

Selain itu, lanjut Dharmawan, perawatan pada fasilitas lapangan produksi menggunakan inovasi teknologi juga diperlukan agar penurunan produksi bisa ditahan. Dia bilang baru-baru ini perseroan telah melakukan injeksi surfaktan di Lapangan Tanjung yang dikelola Pertamina EP. 

Jika injeksi tersebut berhasil maka produksi lapangan tersebut akan naik. “Contoh lainnya dengan adanya maintenance yaitu pada saat Lapangan Sukowati diserahkan produksinya 6.000 barel per hari, lalu sempat alami PIK-nya 10 ribu barel per hari dan sekarang 9.500 barel per hari,” pungkas dia.

(ABD)

Kalla Bicara soal Pengembangan Mobil Listrik

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla–Medcom.id/Dheri Agriesta.

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai inovasi tak bisa berjalan tanpa persiapan yang matang. Dia mencontohkan inovasi mobil listrik yang terjadi di berbagai negara.

“Mobil listrik bayangkan, kalau satu juta mobil di-charge malam-malam secara bersamaan, berapa ribu mega listrik yang dibutuhkan,” kata Kalla di Mandarin Oriental, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Menurut dia, penerapan mobil listrik sangat bagus dalam mengikuti perubahan zaman. Hal itu juga bermanfaat bagi ekonomi Tanah Air dan untuk lingkungan. Apalagi, tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Baca: Regulasi Kendaraan Listrik Diputuskan Presiden Jokowi Hari Ini

Namun, kata Kalla, banyak yang perlu dipersiapkan sebelum menerapkan penggunaan mobil listrik. Hal yang krusial yakni dengan menambah kekuatan daya listrik.
Inovasi ini harus melalui rencana yang matang. Pemerintah harus meningkatkan tenaga listrik sebelum menerapkan inovasi tersebut.

“Karena mungkin, begitu mobil listrik sejuta saja, maka Jakarta ini bisa padam akibat kekurangan listrik,” pungkas dia.

(YDH)

Pertamina Tancap Gas di Blok Rokan Tahun Ini

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan transisi pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia akan dilakukan lebih awal sejak tahun ini. Meskipun perseroan baru akan memiliki hak kelola secara resmi pada 2021.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengatakan pihaknya telah mulai menjalin koordinasi dengan Chevron serta Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dalam masa transisi saat ini.

“Transisi Rokan pada dasarnya akan dilakukan dengan cara yang lebih advance, dimulai dari tahun ini dengan membangun sebuah kolaborasi antara Pertamina, Chevron, dan SKK Migas,” kata Dharmawan di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Dharmawan mengatakan dalam masa transisi ini, Pertamina akan mengganti pipa untuk mengaliri minyak mentah di Blok tersebut tanpa harus menunggu pengoperasian di 2021. Hal tersebut pun telah disetujui Chevron. Adapun pipa yang akan diganti yakni untuk jalur Minas-Duri-Dumai serta Batam-Bangka Dumai.

“Karena harus di-maintenance sekarang. Jika digantinya nunggu 2021 maka akan ada jeda dan ditakutkan pipa itu tidak bisa berfungsi. Jadi untuk mencegah adanya produksi yang tidak bisa dialirkan karena pipanya enggak dirawat maka diputuskan diganti sekarang,” tutur Dharmawan.

Selain penggantian pipa, upaya tancap gas dalam masa transisi yakni kegiatan pengeboran di blok yang masih dikuasai Chevron yang mana dimungkinkan bagi Pertamina untuk ikut berpartisipasi. Darmawan menuturkan saat ini sedang dilakukan optimalisasi jumlah sumur terutama terkait bagaimana bisnis modelnya.

“Supaya pengeboran bisa dilakukan tahun ini juga,” ujar dia.

Lebih jauh, nantinya Chevron juga akan membagikan pengetahuan yang mereka miliki pada Pertamina. Dia bilang model transisi ini merupakan suatu langkah yang sangat baik dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan manfaat dari Blok Rokan.

Dirinya menambahkan Pertamina pun telah membentuk anak usaha yang nantinya akan mengelola Rokan mulai 2021 yakni Pertamina Hulu Rokan yang dibentuk sejak akhir Desember lalu.

“Pertamina Hulu Rokan telah dibentuk pada 20 Desember, di mana pada 21 lakukan pembayaran signature bonus dan ditargetkan untuk tanda tangan PIC-nya akan dilakukan bulan ini,” jelas dia.

(AHL)

Investasi Hulu Migas 2019 Ditargetkan USD14,79 Miliar

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan peningkatan target investasi di sektor hulu migas tahun ini dibanding tahun lalu.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebutkan target investasi hulu migas di 2019 sebesar USD14,79 miliar. Sementara di 2018 sebesar USD14,2 miliar meskipun dalam realisasi sebesar USD11,99 miliar.

“Tahun lalu enggak capai 100 persen karena kadang-kadang kan kesulitan pelaksanaan di lapangan ada perubahan desain dan lain sebagainya,” kata Dwi di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 16 Januari 2019.

Adapun untuk peningkatan investasi di tahun ini, kata Dwi, diharapkan bisa menghasilkan penemuan cadangan baru dan ujungnya bisa meningkatkan produksi. Dia bilang peningkatan tersebut juga dibarengi dengan target lifting migas 2019.

Tahun ini, SKK Migas lifting migas telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 2,025 ribu boepd dengan rincian lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1,250 ribu boepd.

Dwi menyebutkan target lifting diharapkan bisa terdongkrak karena didukung rencana 13 proyek yang bakal produksi tahun ini yang total nilai investasinya sebesar USD702 juta.

Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut Proyek Kompleks Betara-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd, Proyek Terang Sirasun Batur Phase 2-KKKS Kangean Energy Indonesia, Ario Damar-Sriwijaya Phase 2-KKKS PT Tropik Energi Pandan, Proyek Pengaliran Gas Temelat ke Gunung Kembang Selatan-KKKS PT Medco E&P Indonesia, dan Proyek Bukit Tua Phase 3-KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd.

Kemudian ada Proyek Full Well Steam Kedung Keris-KKKS ExxonMobil Cepu Limited, Proyek Buntal-5-KKKS Medco E&P Natuna Ltd, Proyek Bison-Iguana-Gajah Putri-KKKS Premier Oil Natuna Sea BV, Proyek Suban Compression-KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd, Proyek Pemasangan Kompresor Betung-KKKS PT Pertamina EP, Proyek Bayan Gas Production Facilities-KKKS Manhattan Kalimantan Investments Pte Ltd, Proyek YY-KKKS PHE ONWJ, serta Proyek Meliwis-KKKS Santos (Madura Offshore) Pty Ltd.

Sementara itu ada empat proyek strategis nasional yang belum onstream di 2019, yaitu Proyek Tangguh Train 3 yang ditargetkan pada 2020, Proyek Jambaran Tiung Biru yang ditargetkan 2021, Proyek Indonesia Deep Water (IDD) yang ditargetkan 2024, dan Proyek Abadi yang ditargetkan 2027.

(AHL)

Pertamina Buka Opsi Impor DME

Jakarta: PT Pertamina (Persero) membuka opsi untuk mengimpor dimethyleter (DME) untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahan bakar pengganti elpiji. Tahun ini PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Pertamina, dan Air Product berencana membangun pabrik hilirisasi mulut tambang yang akan mengubah batu bara menjadi bahan pokok elpiji, DME.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan selagi pabrik tersebut dibangun maka Pertamina akan membeli DME. DME impor tersebut akan dicampurkan dengan elpiji. Adapun pencampuran DME dengan elpiji saat ini masih dalam finalisasi. Pertamina menargetkan penjualan hasil pencampuran ini dilakukan paling lambat pada semester pertama tahun ini.

“Nanti kita mulai jajaki pembelian DME ini,” kaya Nicke, di Grand Hyatt, Rabu sore, 16 Januari 2019.

Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, tahap awal Pertamina akan mencampurkan DME sekitar 20 persen dengan elpiji. Lalu secara bertahan porsi DME meningkat sampai benar-benar 100 persen DME. 

“Kita masuk bertahap sampai 100 persen. Ketika masuk ke pasar kita harus hati-hati sambil proses pembangunan ini berjalan. Karena kepercayaan pelanggan yang harus diutamakan,” tutur dia.

Lebih lanjut mengenai impor DME, Nicke menjelaskan, ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan. Pertama langsung membeli DME tersebut dari luar negeri dan kedua menggandeng Air Product untuk mengelola kilang minyak Pertamina supaya menghasilkan DME.

“Ada beberapa opsi. kita sudah punya syngas, tadi kita ada air product, proses residu refinery jadi syngas atau kerja sama air product. Di awal-awal kalau kita bandingkan dengan yang paling kompetitif diawal bisa saja impor tapi kalau bisa refinery tadi,” jelas dia.

Seperti diketahui, ketika pabrik hilirisasi batu bara akan dibangun di Peranap Riau. Rencanaya pabrik itu dapat menghasilkan DME 1,4 juta metrik ton per tahun.

(ABD)

Dirjen Migas: Cadangan BBM 20 Hari Tetap Aman

Jakarta: Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto turut menanggapi pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyinggung ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk 20 hari.

Djoko tidak memungkiri hal tersebut. Dia mencontohkan pada momen Natal dan Tahun Baru 2018 di mana disiapkan cadangan BBM untuk 20 hari namun masih tetap dalam kondisi yang aman. “Natal dan Tahun Baru kemarin 20 hari kan? Aman enggak? Aman kan. Nah ya sudah,” tegas Djoko, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2018.

Selain itu, dia memberikan penjelasan mengapa cadangan tersebut hanya untuk 20 hari. Djoko bilang perlu infrastruktur yang bisa mengimbangi cadangan dalam jumlah besar. Saat ini, Djoko mengakui, apabila cadangannya lebih besar maka belum ada tempat penyimpanan dan pengolahan atau kilang yang mencukupi.

Lagi pula, masih kata dia, pemerintah saat ini tengah berupaya mengurangi penggunaan BBM fosil dan menggantinya dengan yang lebih ramah lingkungan. Artinya, ia menegaskan, akan mubazir jika cadangan fosilnya tersedia dalam jumlah besar.

“Kita kan sekarang punya program kendaraan menggunakan yang lebih ramah lingkungan B20, nanti B100, berbahan gas. Nah kalau kita bangun kilang besar-besaran, terus mobilnya sudah pakai listrik ya jadi mubazir. Malah jadi biaya kan,” pungkas dia.

(ABD)

Pemerintah Evaluasi Harga BBM Nonsubsidi Tiap Bulan

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai mengatur harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Rencananya evaluasi dilakukan setiap bulan dengan melihat situasi dan kondisi terbaru, terutama pergerakan harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menjelaskan sebelumnya badan usaha hanya melaporkan saja pada Kementerian ESDM terkait perkembangan harga BBM nonsubsidi tanpa ada ketentuan waktu.

“Dulu kan enggak ada ketentuannya, cuma melapor. Ini karenanya kita mau coba evaluasi apakah dua mingguan, atau sebulanan average-nya,” kata Djoko, di Jakarta, Rabu, 16 Januar 2019.

Djoko mengatakan evaluasi mulai dilakukan Februari. Dalam evaluasi tersebut bakal melihat bagaimana perkembangan harga di Januari. Nantinya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Migas. 

Evaluasi harga akan mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Ketentuan itu tidak hanya mengatur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero). Langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga dan pasar minyak di Indonesia.

(ABD)

Ketahanan Energi Tak Hanya Dilihat dari Stok BBM

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) angkat bicara mengenai pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 mengenai kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia yang hanya memiliki ketahanan 20 hari.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menegaskan bahwa ketahanan energi jangan hanya dilihat dari stok BBM. Menurutnya kondisi ketahanan energi juga harus dilihat dari minyak mentah (crude). Ia menganggap cadangan minyak mentah yang dimiliki Indonesia masih dalam kategori mencukupi.

“Ketahanan 20 hari itu kan cadangan BBM yang tersimpan. Tetapi ada juga minyak kan yang diproduksi secara rutin,” kata Dwi, di Kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Saat ini, produksi minyak mentah Indonesia sebesar 775 ribu barel per hari dan masih berkelanjutan. Namun, mantan Dirut Pertamina ini tidak menampik melihat adanya potensi produksi berhenti mendadak dan tidak menghasilkan minyak dikarenakan pemerintah terus berupaya mencari lapangan dan cadangan minyak yang baru.

“Jadi saya kira tidak bisa melihat kekuatan suplai energi kita hanya dari BBM yang ada di kita saja,” pungkas Dwi.

(ABD)

SKK Migas Sebut Produksi LNG Turun di 2019

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan target produksi gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) tahun ini turun 18 kargo dibandingkan dengan tahun kemarin.

Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Parulian Sihotang menyebutkan di 2018 produksi LNG mencapai sebesar 270 kargo. Sementara tahun ini ditaksir hanya berada di angka 252 kargo. Dari produksi tersebut sebanyak 67 kargo akan dialokasikan ke domestik. Sedangkan 185 kargo akan di ekspor.

“Tahun ini LNG 67 kargo untuk domestik dan 185 kargo untuk ekspor,” kata Parulianm di Kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Dia merinci dari target tersebut 120 kargo disumbang oleh Kilang Tangguh serta sisanya dari Kilang Bontang sebesar 132 kargo. Untuk Kilang Tangguh sebanyak 28 kargo akan digunakan di dalam negeri dan 92 kargo untuk ekspor. Sementara untuk Kilang Bontang 39 kargo untuk domestik dan 93 kargo untuk ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar menjelaskan, salah satu penyebab turunnya produksi yakni berkurangnya pasokan gas dari Blok Mahakam. Selain itu adanya pemeliharaan di Kilang Tangguh.

“Kalau ada perawatan bisa ambruk,” ujar Sukandar.

Kendati demikian, kedepannya diyakini produksi LNG bisa meningkat seiring beroperasinya sejumlah proyek gas di Tanah Air. Salah satunya yakni proyek Ultra Laut Dalam (IDD) yang ditargetkan di 2023. Selain itu ada sekitar 11 kargo gas yang masih belum berkontrak dan diharapkan kedepannya bisa diserap.

(ABD)

Pengembangan 45 Proyek Diyakini Dongkrak Cadangan Migas

Illustrasi. Dok:AFP.

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan cadangan migas akan bertambah 2,8 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Deputy Perencanaan SKK Migas Jaffe Arizon Suardin mengatakan hal tersebut bisa terjadi apabila rencana pengembangan atau plan of development (POD) 45 proyek di sektor migas disetujui. Tahun ini kata Jaffe, rencananya akan ada 45 POD.

“Kalau itu semua berhasil semua, 2019 sekitar 2,8 million barel oil equavalen per day,” kata Jaffe di kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Jaffe bilang, apabila ke-45 POD tersebut disetujui dan langsung dikerjakan maka rasio  penggantian cadangan migas atau Reserve Replacement Ratio/RRR) bisa mencapai 300 persen. Adapun SKK Migas menargetkan RRR tahun ini sebesar 100 persen.

Dirinya mengatakan dari 45 proyek POD, beberapa yang berskala besar kan disetujui di antaranya proyek Blok Masela, Proyek Ultra Laut Dalam (IDD), dan Senoro fase kedua. Dari proyek IDD, ada tambahan cadangan migas sekitar 65 juta barel setara minyak per hari. Capaian itu dipercaya bisa menambah  jumlah cadangan migas dalam negeri tahun ini.

Adapun pada tahun lalu terdapat tambahan cadangan migas sebesar 831 juta barel setara minyak per hari sehingga RRR tahun lalu mencapai 105,6 persen dari target 100 persen.

Selain itu, guna meningkatkan cadangan migas, SKK Migas menargetkan ada 57 sumur eksplorasi yang akan dibor tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari realisasi tahun lalu yang hanya mencapai 21 sumur. Adapun investasi untuk kegiatan eksplorasi tahun ini diperkirakan sekitar USD850 juta.

(SAW)

Tampik Prabowo, Pertamina: Cadangan BBM Sudah di Atas Standar

Illustrasi. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menegaskan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia sudah di atas standar nasional.  

Berdasarkan standarisasi nasional yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cadangan BBM di Indonesia selama 18 hari, sedangkan cadangan BBM milik Pertamina sudah mencapai 22 hari.

Hal tersebut menampik pernyataan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa cadangan BBM Indonesia hanya bertahan 20 hari.

“Loh kan memang standar nasional 18 hari, kita kan di atas 20-22 hari, kalau kelebihan juga kan itu idle juga,” jelas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Seperti diketahui dalam pidato kebangsaan, selain menyinggung tentang cadangan BBM nasional yang hanya 20 hari Prabowo juga menyinggung mengenai pemerintah Jokowi-JK yang telah membiarkan BUMN-BUMN bangkrut seperti Pertamina dan Garuda Indonesia.

(SAW)

Proyek Gasifikasi Bisa Tekan Impor Elpiji 25%

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memastikan jika proyek gasifikasi yang dijalankan bersama PT Bukit Asam Tbk dan Air Product berjalan lancar dapat menekan impor elpiji 25 persen.

Seperti diketahui Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product akan membentuk perusahaan patungan (joint venture) hilirisasi mulut tambang batu bara di Peranap Riau.

“Setelah nanti kita mulai memproduksi yang di Peranap ini maka kita sekarang yang masih impor 5,3 juta ton kalau kita di Peranap 1,4 juta ton berarti kita bisa mengurangi 25 persen,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati kata Nicke di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin mengungkapkan adanya hilirisasi batu bara ini dapat menghasilkan DME untuk pengganti bahan baku elpiji yang sebagian besar masih diimpor. Selain itu, dia juga berharap adanya hilirisasi batu bara ini secara langsung dapat menghemat devisa negara.

“Hilirisasi yang dilakukan Bukit Asam ini diperkuat dengan total sumber daya batu bara sebesar 8,3 miliar ton dan total cadangan batu bara sebesar 3,3 miliar ton,” kata Ariviyan.

Pengurangan impor direncanakan akan teralisasi dua tahun mendatang. Pasalnya, pihak Bukit Asam menargetkan pembangunan pabrik dilakukan selama 24 bulan atau dua tahun setelah pembentukan perusahaan resmi terbentuk.

“Lama pembangunannya kita harapkan bisa kita mulai setelah kita buat joint venture company dan 24 bulan kemudian kita harapkan pabrik ini bisa beroperasi,” ucap Ariviyan.

(AHL)

10 Besar KKKS dengan Lifting Migas Tertinggi di 2018

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) mencatat realisasi lifting minyak di 2018 sebesar 778 ribu barel per hari atau masih berada di bawah target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 800 ribu barel per hari.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari realisasi tersebut ada 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting tertinggi pada tahun lalu. Pertama yakni PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan dengan capaian lifting sebesar 209,47 ribu barel per hari.

Disusul oleh Mobil Cepu LTD di Blok Cepu dengan lifting sebesar 208,73 ribu barel per hari. Kemudian PT Pertamina EP di seluruh blok yang ada di Indonesia sebesar 79,38 ribu barel per hari.

“Pertamina Hulu Mahakam di Blok Mahakam sebesar 42,33 ribu barel per hari,” kata Dwi di kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Dilanjutkan dengan PT Pertamina Hulu Energi Oses di Blok Oses sebesar 30,65 ribu barel per hari. Lalu PT Pertamina Hulu Energi ONWJ sebesar 29,43 ribu berel per hari.

Selain itu ada Medco E&P Natuna di Blok Natuna blok B sebesar 29,43 ribu barel per hari. Petronas Carigali (Ketapang) LTD di Blok Ketapang dengan lifting 16,94 ribu berel per hari.

Lebih lanjut ada Petrochina Internasional Jabung LTD di Blok Jabung sebesar 15,02 ribu barel per hari dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur di Blok East Kalimantan dengan lifting sebesar 14,80 ribu barel per hari.

(SAW)

Menteri BUMN: Harga Avtur di Indonesia Sudah Kompetitif

Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO: Metro Bisnis)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa harga bahan bakar untuk pesawat atau avtur dalam negeri masih sangat kompetitif dibandingkan negara-negara lain.

“Saya mengatakan avtur kita itu kompetitif kok dibandingkan negara-negara lain,” kata Rini ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Meski demikian, Rini juga mengakui harga avtur Indonesia masih lebih tinggi sedikit dari Singapura. Hal itu lantaran kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang ada. Menurutnya, Singapura memiliki kesiapan infrasturuktur yang baik sehingga biaya distribusi tidak terlalu mahal. Selain itu, jarak depo avtur ke Bandar Udara Internasional Changi tidak terlalu jauh. Sementara di Indonesia berbeda.

“Memang kita lebih tinggi sedikit dari Singapura, tapi Singapura memang memberikan yang spesial,” ucap Rini.

Baca: Pertamina Diharap Turunkan Harga Avtur hingga 10 Persen

Hal sama juga dijelaskan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang mengatakan wilayah Indonesia lebih luas dari Singapura. Butuh biaya distribusi tambahan untuk menyalurkan avtur ke daerah-daerah pelosok.

“Kok ini berbeda dengan Singapura, ya kita lihat ini rata-rata yang kita jual. Kita ini kan di Indonesia, lokasinya kan ada di daerah remote dan sebagainya,” jelas Nicke.

Nicke juga menambahkan perhitungan harga avtur Pertamina juga mengacu pada Mean of Pleats Singapore (MOPS) sehingga sudah sangat kompetitif. “Harga avtur yang kita jual kita kaitkan dengan MOPS,” tukas Nicke.

Melansir laman aviation Pertamina harga avtur tiap bandara berbeda-beda. Harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta Rp8.110 per liter. Sementara di Kendari harga avtur sebesar Rp10 ribu per liter, di Ambon Rp10.880 per liter, Padang Rp9.450 per liter, dan di Sorong Rp10.980 per liter.

(AHL)

BUMN-Air Product Sepakat Bangun Pabrik Gasifikasi Batu Bara

Jakarta: PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Product and Chemicals Inc sepakat membentuk perusahaan patungan (joint venture) hilirisasi mulut tambang di Peranap, Riau.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pokok yang merupakan lanjutan nota kesepahaman kerja sama hilirisasi batu bara menjadi dimethylether (DME) yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut pada November 2018 di Allentown, Amerika Serikat (AS).

Direktur Utama Bukit Asam Ariviyan Arifin mengatakan setelah penandatanganan hari ini ketiga perusahaan akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) mengenai bisnis dan komersial terlebih dahulu yang akan dimulai dilakukan Februari. Setelah itu baru akan dibentuk perusahaan patungan tersebut.

“Setelah tanda tangan principles agreement joint venture company kita segera melakukan feasibility study. Setelah itu lalu bikin joint venture Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product,” jelas Ariviyan di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Ariviyan berharap dalam 24 bulan pabrik ini bisa beroperasi. Sekadar informasi melalui teknologi gasifikasi, batu bara akan diubah menjadi syngas yang kemudian akan diproses kembali menjadi produk akhir berupa DME.

Nantinya, Bukit Asam akan menyuplai batu bara dari area tambang Peranap ke perusahaan patungan untuk diolah menjadi produk akhir yang akan dibeli oleh Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan kerja sama Pertamina dengan Bukit Asam dan Air Products adalah langkah strategis bagi semua pihak, untuk meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional, melalui pemanfaatan DME.

“Sekitar 73 persen elpiji masih diimpor, pada 2017 Indonesia mengonsumsi tidak kurang dari 7,11 juta ton elpiji. Pabrik gasifikasi batu bara ini adalah proyek yang sangat strategis secara nasional, karena kami rencanakan DME akan mengurangi sebagian besar kebutuhan elpiji impor,” jelas Nicke.

Chairman, President & CEO Air Products Seifi Ghasemi berkomitmen bahwa sebagai pemilik teknologi gasifikasi batu bara akan sungguh-sungguh berinvestasi di Indonesia.

Rencananya pabrik gasifikasi batu bara ini akan memproduksi 1,4 Juta ton DME per tahun dan membutuhkan batu bara sebesar 9,2 juta ton per tahun.

(AHL)

ExxonMobil Negosiasi Ulang Rencana Jual Minyak ke Pertamina

Illustrasi. Dok: AFP.

Jakarta: ExxonMobil sedang mengadakan negosiasi ulang terkait penjualan minyak mentah jatah mereka ke PT Pertamina (Persero). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto. Djoko menyampaikan ia mendapat laporan dari President ExxonMobil Indonesia Daniel L Wieczynski.

“Sedang negosiasi hari ini. Saya dihubungi presiden Exxon Cepu. Dia bilang dia ingin memberitahu mereka memiliki janji meeting dengan Pertamina untuk melanjutkan diskusi mengenai bisnis crude mereka. Dan berharap agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Djoko ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2018.

Penjualan minyak jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk Pertamina ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Lebih jauh Djoko menambahkan awalnya Pertamina akan menyerap sektiar 27 ribu barel per hari (bph) dari ExxonMobil. Ini merupakan 13 persen jatah minyak perusahaan asal Amerika Serikat di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur. Adapun, produksi siap jual (lifting) Banyu Urip tahun lalu mencapai 209.314 bph. Capaian itu di atas APBN 2018 sebesar 205 ribu bph. 

Sebelumnya ExxonMobil dikabarkan batal menjual minyak jatahnya ke PT Pertamina (Persero). Alasannya, kedua perusahaan tidak menemui titik temu mengenai harga. Pertamina tidak mau membayar sesuai harga pasar internasional seperti yang biasa diperoleh Exxon. Penyebab lainnya adalah terbatasnya waktu negosiasi, sehingga kedua perusahaan belum sepakat.

(SAW)

Pemerintah Pangkas Anggaran untuk Bangun Jaringan Gas

Jaringan Gas. Dok ; ESDM.

Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp973,45 miliar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas (migas).

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR mengatakan ada sedikit perubahan rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran tersebut yakni pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.

Dalam pagu awal, anggaran untuk pembangunan jargas di 18 lokasi sebesar Rp852,48 miliar. Namun dalam usulan revisi anggarannya menyusut menjadi Rp799,96 miliar untuk 17 lokasi. Pengurangan tersebut pun membuat jumlah sambungan rumah tangga (SR) berkurang dari 78.216 menjadi 74.216.

Djoko mengatakan penyebab lokasi pembangunan jargas berkurang karena pagu anggaran Kementerian ESDM mengalami penurunan dari Rp6,5 triliun tahun lalu menjadi Rp4,9 triliun di 2019.

“Salah satu dicoret karena anggaran turun,” kata Djoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Adapun selisih anggaran pembangunan jargas awal dengan perubahan rencananya akan dialihkan untuk kegiatan peluncuran PMK 243 di 10 lokasi dengan besaran anggaran sebesar Rp52,52 miliar.

Sementara untuk konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk nelayan di 36 lokasi dengan jumlah 13.205 paket dialokasikan sebesar Rp111,27 miliar. 

Sedangkan konversi BBM ke BBG untuk petani di lima lokasi dengan jumlah 1.000 paket sebesar Rp8,72 miliar. Lebih lanjut sisanya sebesar Rp1,58 miliar rencananya untuk review FEED-DEDC pembangunan jaringan gas di 15 lokasi.

Rincian 17 SR di 2019:

Kabupaten Aceh Utara 5.000 SR.
Kota Dumai 4.300 SR.
Kota Jambi 2.000 SR. 
Kota Palembang 6.000 SR.  
Kota Depok 6.230 SR. 
Kota Bekasi 6.720 SR. 
Kabupaten Karawang 2.681 SR. 
Kabupaten Purwakarta 4.180 SR. 
Kabupaten Cirebon 6.105 SR. 
Kabupaten Lamongan 4.000 SR. 
Kabupaten Probolinggo 4.000 SR.
Kabupaten Pasuruan 4.000 SR.
Kabupaten Mojokerto 4.000 SR. 
Kota Mojokerto 4.000 SR. 
Kabupaten Kutai Kaltanegara 5.000 SR.
Kabupaten Banggai 4.000 SR. 
Kabupaten Wajo 2.000 SR.

(SAW)

Elemen Masyarakat Berencana Gugat SOCI

Jakarta: Beberapa elemen masyarakat Pare-Pare berencana melakukan gugatan hukum terhadap PT Soechi Lines Tbk (SOCI). Langkah itu diambil karena armadanya Golden Pear XIV mengalami kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga mencemari perairan Cempae, Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Pare-Pare Fadly Agus Mante mengatakan kelalaian tersebut diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. “Tuntutan hukumnya, sesuai UU 32  ada kurungan badan bagi direksi dan ganti rugi Rp3 miliar sampai Rp13 miliar,” kata Agus, seperti dikutip dari keterangannya, Rabu, 16 Januari 2019.

Ia meragukan jika solar yang tumpah ke pantai berasal dari pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. “Jika benar dari Lo Cooler akan sangat fatal. Mesti kalau kerusakan kapal tanker enggak serta merta berlayar. Bisa ada ledakan kalau tidak ada perbaikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar dari tanki Lo Cooler?” tuturnya.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dalam proses penyelidikan terhadap solar yang tumpah di pantai Wattang Soreang, Pare Pare, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel telah dilaksanakan. Fadly turut terjun ke lapangan pada saat pengambilan sampel tersebut.

Ia menyayangkan adanya pembiaran Kapal Tanker milik Soechi Lines keluar dengan leluasa untuk meninggalkan dermaga Jetty Pertamina. Apalagi kebocoran BBM jenis solar tumpah, di pantai dalam jumlah sangat besar sampai penduduk sekitarnya dapat memgumpulkan ribuan liter solar hanya dari pantai.

Dirinya ragu terhadap data Pertamina jika solar yang tumpah itu 0,8 kiloliter. Berdasarkan hitung-hitungan, sebanyak 0,8 kiloliter jika dipecah menjadi 800 liter. Jika dimasukkan ke drum besar hanya muat untuk empat drum. Padahal seperti telah dilaporkan, satu penduduk saja telah dapat mengumpulkan 10 drum solar dalam tempo singkat tiga jam.

Bayangkan, lanjutnya, jumlah solar yang tertumpah sebenarnya berapa banyak dengan fakta masyarakat berbondong-bondong ke Pantai menimba solar yang tumpah selama berhari-hari. Tentunya jumlah solar yang tumpah sebenarnya beribu-ribu liter.

“Ini lucu, investigasi dan fakta lapangan masyarakat berbondong-bondong mengambil solar berderigen-derigen. Jadi enggak berbanding lurus 800 liter, karena banyak dirigen berisi solar yang diambil di masyarakat. Tidak mungkin 0,8 kiloliter jika mengacu pada banyaknya dirigen solar yang dibawa masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII bekerja sama dengan Kepolisian dan Angkatan Laut, sigap menanggulangi rembesan solar yang terjadi di Terminal BBM (TBBM) Pare Pare. Saat ini tim tengah memasang oil boom yang berfungsi untuk mengurung rembesan solar sehingga tidak meluas.

Kemudian tim mengaplikasikan oil dispersant ramah lingkungan yang berfungsi menguraikan Solar sehingga mudah dicerna oleh mikroba laut. Unit Manager Communication & CSR M Roby Hervindo menjelaskan bahwa respons awal penanggulangan rembesan dilakukan oleh tim tanggap darurat Pertamina.

“Saat ini sudah disemprotkan sebanyak 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan solar di perairan sekitar TBBM Pare Pare,” ujar Roby.

Dari pemeriksaan awal diketahui rembesan solar berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV yang sedang sandar di jetty TBBM Pare Pare. Diidentifikasi terjadi kerusakan pada pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. Solar tersebut adalah bahan bakar kapal, bukan dari muatan tanker.

Kejadian diketahui sekitar pukul 06.00 WITA oleh petugas TBBM Pare Pare dan langsung dilakukan penanganan. Sumber kerusakan di kapal tanker yang mengakibatkan rembesan solar sudah ditanggulangi. Jumlah solar yang merembes ke perairan sekitar TBBM Pare Pare saat ini masih dalam proses perhitungan.

Adapun kejadian ini tidak mengganggu operasional di TBBM Pare-Pare. Penyaluran BBM ke masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina mengimbau kepada warga sekitar TBBM Pare Pare agar tidak mengumpulkan solar yang terdapat di perairan. Karena solar mudah terbakar sehingga aktivitas pengumpulan solar berisiko terhadap keselamatan.

(ABD)

Chevron Jual Lifting Minyak di Rokan ke Pertamina

Pertama kalinya lifting minyak mentah Chevron untuk Pertamina (Foto: Kementerian ESDM)

Jakarta: Chevron Pacific Indonesia untuk pertama kalinya menjual hasil lifting minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Selama ini sebagian besar minyak mentah bagian Chevron dijual untuk ekspor.

“Ini menjadi sebuah torehan sejarah baru karena baru kali ini lifting minyak Chevron untuk Pertamina,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu, 16 Januari 2019.

Adapun besaran minyak mentah yang dijual mencakup 200 ribu BBLS jenis Sumatran Light Crude (SLC). Nantinya minyak mentah tersebut akan diolah oleh Pertamina di Kilang RU V Balikpapan yang dibawa dengan menggunakan tanker MT Griya Cirebon.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri. Harapannya dengan langkah tersebut dapat mengurangi impor minyak mentah.

“Selama ini, minyak mentah bagian KKKS sebagian besar di ekspor, sementara di sisi lain Pertamina masih harus mengimpor minyak mentah dan kondensat sekitar 342 ribu barel per hari,” ujar Nicke.

Adapun lifting minyak mentah yang dilakukan Chevron untuk Pertamina ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

(ABD)

Regulasi Kendaraan Listrik Diputuskan Presiden Jokowi Hari Ini

Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Gambaran masa depan industri otomotif Tanah Air tak lama lagi bakal terlihat. Peraturan presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik bakal diputuskan hari ini.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Draf Perpres kendaraan berbahan bakar listrik telah rampung untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Ratas pukul 15.00 WIB, Senin, 14 Januari 2019.

“Perpres mobil listrik kami sudah final. Tapi, keputusannya di Ratas nanti pukul tiga sore,” ujar Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Perpres ini merupakan momentum awal dari perkembangan industri otomotif ramah lingkungan di Tanah Air. Regulasi ini di dalamnya mengatur produksi hingga penjualan mobil maupun sepeda motor bertenaga listrik.

“Bahasan diputuskan hari ini. Mungkin saja ada yang ingin ditambah atau dikurangi oleh Presiden,” ujar Luhut.

Draf Perpres ini telah melewati proses kajian panjang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian. Payung hukum pun diinisiasi untuk bisa menampung perkembangan teknologi transportasi modern.

Mekanisme pasar di industri kendaraan listrik juga akan terakomodasi. Selain itu, kebijakan  pemerintah dalam pemberian insentif juga dimasukkan dalam rangka pengembangan investasi industri.

“Perpres nanti akan dirataskan. Sudah jelas apa yang dikaji Kementerian Perindustrian dan ESDM ini akan jauh ke depan. Apalagi kita punya potensi produsen baterai lithium dunia,” pungkas Luhut.

(AHL)

Blok Cepu Kini Jadi Andalan

Jakarta: Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan saat ini produksi Blok Rokan yang merupakan penyumbang lifting terbesar di Indonesia sudah tertinggal oleh Blok Cepu. Sebelumnya produksi Blok Cepu berada di bawah Blok Rokan yakni sebagai penyumbang lifting terbesar kedua di Tanah Air.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan Blok Rokan dulu pernah memproduksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari. “Sekarang tinggal 200-an ribu barel. Rokan sekarang tersalip oleh Cepu,” kata Djoko, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2018.

Djoko menyadari secara alamiah produksi minyak akan turun. Dia tidak menampik apabila sumber minyak terus menerus diambil tentu lambat laun berkurang. Namun pemerintah tentu tidak diam saja melihat kondisi tersebut. Untuk jangka waktu pendek, lanjutnya, pemerintah berupaya menjaga produksi minyak tetap terjaga dan diharapkan bisa ditingkatkan.

Salah satunya, kata Djoko, Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu yang awalnya pada rencana pembangunan atau Plan of Development (PoD) hanya bisa memproduksi 165 ribu barel per hari. Lalu diupayakan menjadi 185 ribu barel per hari, kemudian menjadi 220 ribu barel per hari dengan memasang cooler.

“Mudah-mudahan ini kita jaga sampai 2021,” tutur dia

Setelah 2021, lanjut dia, produksi di Lapangan Banyu Urip turun maka sebagai gantinya Lapangan Kedung Keris di blok migas yang sama akan menutup penurunan tersebut. Lapangan Kedung Keris mulai beroperasi tahun ini dan ditargetkan bisa menambah produksi Blok Cepu sebesar 10 ribu bph.

(ABD)

KESDM Sebut Timur Tengah Jadi Target Kemitraan

Jakarta: Berbagai terobosan tengah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan investasi subsektor minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya membidik kerja sama dengan sejumlah negara terutama di kawasan Timur Tengah yaitu Irak dan Azerbaijan.

“Nanti masih banyak kerja sama lain yang menyusul akan dilakukan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 12 Januari 2019.

Lebih rinci, Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih mengemukakan, rencana memperlebar peluang investasi hulu migas ke kawasan Timur Tengah. “Yang akan kita laksanakan tahun ini adalah meningkatkan kerja sama dengan Irak dan Azerbaijan. Dengan Azerbaijan, kita ditawari eksplorasi lapangan migas di sana dan juga impor minyak mentah,” ujarnya.

Selain Azerbaijan, tambah Soerjaningsih, Irak juga menjadi sasaran utama kerja sama dalam pengembangan industri petrokimia, pembangunan kilang, dan eksplorasi lapangan migas di negara tersebut melalui PT Pertamina (Persero).

“Pertamina berminat untuk proyek Tuba Oil Field di Irak, tapi ini masih dibahas, sedang berjalan,” kata Soerjaningsih.

Kendati demikian, kemitraan kedua negara sifatnya masih penjajakan atau negosiasi. Hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral antara kedua negara. Investasi sektor migas di luar negeri bukan hal baru bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, sepanjang 2018 ada empat kerja sama pokok di sektor migas yang berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun empat kerja sama tersebut yaitu RI-Rusia. Dengan Rosneft, membangun kilang GRR Tuban dengan nilai investasi USD1-16 miliar. Kedua, RI-Arab Saudi. Dengan Saudi Aramco, mengerjakan proyek RDMP kilang Cilacap dengan nilai investasi USD5,4-6 miliar.

Ketiga, RI-Azerbaijan. Pertamina dengan SOCAR dalam hal impor minyak mentah dan ekslporasi lapangan migas. Nilai investasinya akan diketahui setelah penandatangan nota kesepahaman. Keempat, RI-Bangladesh dan RI-Pakistan. pasokan LNG dengan nilai penerimaan sebesar USD14,3 miliar.

Di satu sisi, kerja sama dengan berbagai negara ini diharapkan mampu menjaga tren investasi sektor ESDM. Sebagai catatan, realisasi investasi di sektor ESDM di 2018 mencapai USD32,2 miliar atau setara Rp462,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar USD12,5 miliar merupakan realisasi dari subsektor migas.

(ABD)

Penjualan BBM di 2018 Capai 67,35 Juta KL

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di 2018 mencapai 67,35 juta kiloliter (kl).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan besaran tersebut terdiri dari BBM subsidi sebesar 16,12 juta kl. Serta BBM nonsubsidi sebesar 51,23 juta kl.

Untuk nonsubsidi, data yang tersedia hingga November di antaranya yakni premium 9,6 juta kl, pertalite 16,1 juta kl, pertamax 5,3 juta kl, pertamax plus 118,4 ribu kl, Pertamax Turbo 243,2 ribu kl.

Kemudian solar 13,2 juta kl, Pertamina dexlite 616,9 ribu kl, Pertamina dex 177,9 ribu kl, minyak bakar 1,8 juta kl, diesel 73,7 ribu, avtur 5,2 juta kl, avgas 3,6 ribu kl, serta minyak tanah 56,3 ribu kl.

Djoko juga mengatakan penyaluran FAME atau bahan bakar nabati (BBN) berupa minyak kelapa sawit sebagai campuran bensin solar dalam kebijakan biodiesel 20 persen (B20) sebesar 1,67 juta kl.

“Dari kebijakan B20 penghematan devisa dari impor solar sebesar USD987,84 juta,” tutur Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Jumlah penyalur BBM tahun lalu mencapai 6.902 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Lebih lanjut, untuk penjualan elpiji tahun lalu mencapai 7,54 juta metrik ton. Jumlah tersebut terbagi untuk elpiji subsidi 6,55 juta metrik ton dan 990 ribu metrik ton nonsubsidi.

(AHL)

Pemerintah Kantongi Rp13,4 Triliun dari Lelang Blok Migas

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang wilayah kerja atau blok migas dengan skema gross split hingga 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto mengatakan hingga dari 2017 hingga tahun lalu ada 36 wilayah kerja yang dilelang dengan skema gross split. Dari jumlah tersebut sembilan blok berhasil dilelang tahun lalu.

“Lelang wilayah kerja migas eksplorasi gross split sembilan,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018.

Sembilan wilayah tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tanda tangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Pemerintah Bakal Lelang Lima Blok Migas di Januari

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melelang lima wilayah kerja atau blok minyak dan gas (migas) untuk tahap pertama 2019.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan rencananya lelang tersebut akan dilakukan di Januari. “Di akhir Januari,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Dirinya menyebutkan dari lima blok tersebut tiga di antaranya yaitu blok eksplorasi dan dua sisanya adalah blok eks-produksi. Tiga blok eksplorasi yakni Blok Anambas, Blok West Ganal yang merupakan bagian dari Blok Makassar Strait yang dikeluarkan serta Blok West Kaimana. Sementara dua blok eks-produksi yakni Blok West Kampar dan Blok Selat Panjang.

Adapun tahun lalu sembilan blok laku dilelang dengan skema bagi hasil atau gross split.  Sembilan blok tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

Dari jumlah tersebut secara kumulatif hingga 2018 total blok migas yang telah dilelang dengan skema gross split menjadi 36 blok. Dari lelang-lelang gross split tersebut bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tanda tangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Pemerintah Kantongi Rp13,4 Triliun dari Lelang Blok Migas di 2018

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang wilayah kerja atau blok migas sepanjang 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto mengatakan tahun lalu ada 36 wilayah kerja yang dilelang dengan skema gross split. Dari jumlah tersebut sembilan blok eksplorasi atau baru dilelanh di antaranya telah diminati atau laku dengan skema gross split.

“Lelang wilayah kerja migas eksplorasi gross split sembilan,” kata Djoko di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Sembilan wilayah tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

Sementara 10 di antaranya merupakan wilayah kerja yang laku karena persetujuan studi bersama. Sisanya yakni blok-blok yang kontraknya berakhir kemudian diperpanjang kembali.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tandatangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Akuisisi PGN-Pertagas Rampung, Pembayaran Kedua via Surat Utang

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso (tengah). (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah melunasi transaksi akuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) beserta cucu-cucu usahanya senilai Rp20,18 triliun.

Transaksi pertama telah dilakukan dengan pembayaran tunai sebesar Rp10,09 triliun. Sedangkan pembayaran berikutnya dilakukan melalui penerbitan surat utang yang diberikan kepada Pertamina.

“Pembayaran dilakukan dua kali, kalau 50 persen pertama tunai. Selebihnya kita terbitkan surat utang ke Pertamina sejumlah 50 persen jatuh tempo enam bulan sejak tanda tangan kontrak di 28 Desember,” kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Kantor PGN, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dengan demikian, tegas Gigih, setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli (Sales Purchase Agreement/SPA) pada 28 Desember 2018 lalu, akuisisi beserta transaksi telah selesai.

“Itu sudah secara legal dipastikan lunas kepada Pertmaina tinggal lunasi yang jatuh tempo. Kita pikirkan pendanannya tapi secara kontrak itu sudah deal dan selesai sehingga secara proses sudah dinyatakan selesai,” jelas dia.

Seperti diketahui, besaran nilai akuisisi Rp20,18 triliun merupakan hasil valuasi PT Pertagas beserta anak-anak usahanya yakni PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas.

(AHL)

Penurunan Harga BBM Bentuk Kepatuhan Pertamina

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan mengapresiasi penurunan harga BBM nonpenugasan, yaitu pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan dex yang dilakukan Pertamina.

Menurutnya, selain bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, penurunan harga BBM juga merupakan kepatuhan dan penyesuaian BUMN tersebut terhadap variabel harga dan kondisi minyak mentah dunia.

“Saya sangat mengapresiasi Pertamina yang turunkan harga BBM. Tentu saja kebijakan ini turut berpengaruh pada kondisi sosial. Selain itu, keputusan ini juga sangat positif untuk menstimulus pergerakan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bara kepada Antara, Jumat, 11 Januari 2019.

Bara berharap keputusan tersebut didasarkan atas kalkukasi yang matang. Terutama mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Terlebih, ketika harga minyak dunia sedang meninggi, ketika itu pengajuan Pertamina terhadap kenaikan harga pernah tidak disetujui. “Jadi, mudah-mudahan ini karena memang pertimbangan finansial, bukan karena faktor nonfinansial,” lanjut dia.

Menurut Bara, beberapa variabel bisa menjadi pertimbangan Pertamina dalam menurunkan harga BBM berkualitas tersebut. Termasuk di antaranya penguatan nilai tukar rupiah serta penurunan harga minyak dunia.

Namun demikian, Bara berharap penurunan harga BBM oleh Pertamina benar-benar dilandasi kalkulasi keuangan yang matang. Dengan demikian, diharapkan bahwa besarnya penurunan tidak menjadikan beban bagi Pertamina. Terlebih, lanjut dia, karena saat ini BUMN energi tersebut juga mendapat penugasan yang sangat berat oleh pemerintah, seperti PSO dan program BBM satu harga.

“Semua itu tentu membutuhkan cost yang besar. Bahkan mungkin saja memberatkan bagi Pertamina yang juga harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan migas asing,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga mengapresiasi keputusan penurunan harga BBM nonpenugasan. Keputusan tersebut, juga menunjukkan kesigapan Pertamina merespon dan kecenderungan harga minyak global.

“Harga BBM turun karena harga minyak mentah global turun. Dalam hal ini, Pertamina patuh pada formula harga yang berlaku. Keputusan tersebut tentu patut kita hargai. Apalagi harga minyak mentah dunia mulai membaik,” kata Marwan.

Marwan berharap masalah kebijakan harga BBM seharusnya juga memperhatikan aspek ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang sangat terkait dengan kebijakan energi berkelanjutan pula. Karena jika tidak, lanjut dia, tentu akan memperbesar defisit transaksi berjalan (current account defisit), terutama pada saat harga minyak dunia semakin tinggi.

Selain itu Marwan juga berharap agar kebijakan harga BBM murni didasarkan atas perhitungan korporasi. Karena jika tidak, tentu akan membebani Pertamina. Apalagi, imbuhnya, pada saat yang sama perusahaan asing seperti Total, BP, Exxon, dan lain-lain dibiarkan terus menggerogoti pasar Pertamina, tanpa kewajiban melayani pasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang kurus seperti yang ditugaskan kepada BUMN energi tersebut.

(AHL)

Merger Rampung, PGN-Pertagas Mulai Atur Pola Operasional

Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Proses akuisisi saham Pertamina Gas atau Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam satu holding migas dinyatakan telah selesai.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan pihaknya telah menyelesaikan transaksi Rp16,6 triliun untuk memiliki 51 persen saham Pertagas. Gigih menjelaskan PGN telah membayarkan 50 persen secara tunai dan sisanya melalui surat utang.

“Sebenarnya kemarin bayar separuh sudah dinyatakan lunas, kan kita sudah kasih surat utang dan itu sudah bisa dicatat Pertamina sebagai penerimaan. Jadi sudah 100 persen,” kata Gigih ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Januari 2018.

Dia bilang setelah proses marger ini selesai maka langkah selanjutnya yakni menentukan pola operasional PGN dan Pertagas yang kini telah menyatu. Misalnya saja Pertagas memiliki konsentrasi pada transmisi maka bisa diinstrusikan semua transmisi line yang dimiliki Pertagas dan PGN saat ini bisa dioperasikan oleh Pertagas.

Saat ini PGN memiliki pipa gas sepanjang 7.454 kilometer (km). Sementara Pertagas memiliki pipa sepanjang 2.223 km. Dengan integrasi dua perusahaan ini maka panjang infrastruktur gas saat ini menjadi sekitar 9.677 km.

Lalu, Pertagas juga punya line bisnis Pertagas Niaga yang bergerak di bidang distribusi dengan kecenderungan menjual produk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) retail maka akan difokuskan ke arah sana. Begitu pula PGN yang memiliki line bisnis Gagas Energi Indonesia yang nantinya bisa diberikan penugasan untuk menangani Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Tentunya PGN ingin semua bisa diintegrasi semua proyek yang dikembangkan Pertagas juga bisa dilakukan dengan semua proyek yang dilakukan oleh PGN di sisi distribusinya. Atau ada proyek baru di bidang transmisi ya kita serahkan ke Pertagas untuk bangun,” jelas dia.

(AHL)

Beda Kewenangan, Otoritas Hulu-Hilir Migas Sulit Digabung

Jakarta: Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto angkat bicara mengenai rencana penyatuan otoritas hulu dan hilir migas dalam revisi UU Migas.

Tjip begitu sapaan akrab dirinya mengatakan otoritas hulu dalam hal ini SKK Migas dan hilir dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki orientasi yang berbeda. Sehingga nampaknya tidak mungkin untuk diintegrasikan menjadi satu lembaga.

“Dunianya lain, kalau yang satu (SKK) upstream berurusan dengan investor, sedangkan hilir urusannya menjamin suplai kebutuhan dalam negeri. Jadi berbeda, menurut saya mengintegrasikannya sulit,” kata Dwi ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Januari 2019.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Migas Djoko Siswanto yang berpandangan agar kedua lembaga tersebut tetap terpisah. Dia bilang saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas daftar inventarisasi malasah (DIM) dalam proses revisi UU Migas.

Salah satu fokus yang dibahas yakni status dua lembaga tersebut. “Mengenai organisasi di hulu seperti apa, hilir seperti apa. Pembahasannya itu,” ujar Djoko.

Dalam draf revisi UU Migas salah satu pasalnya menyebutkan harus ada badan usaha khusus baru di bidang minyak dan gas (BUK Migas) atau satu-satunya perwakilan negara di sektor ini.

Nantinya, BUK Migas akan memiliki wewenang yang saat ini dimiliki oleh regulator migas, yakni SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

BUK ini nantinya akan bekerja di bawah Presiden, dan memiliki peran untuk mengaudit rencana pengembangan wilayah kerja minyak dan gas, perwakilan negara untuk menandatangani semua kontrak kemitraan, penentu untuk kontraktor swasta yang ingin berinvestasi dan yang bertanggung jawab atas cadangan nasional dari bersiap untuk meningkatkannya.

Selain hulu, BUK Migas juga akan menjadi koordinator semua proses bisnis di sektor hilir. Sehingga, jika RUU Migas ini disahkan, Pertamina pun nantinya akan bekerja di bawah Presiden, tidak seperti saat ini yang berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

(AHL)

Tarif Listrik Tak Naik di 2019

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun politik 2019. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat yang nantinya diharapkan bisa berkontribusi terhadap tingkat konsumsi dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menarik minat investor menanamkan uang di Indonesia dengan membangun pabrik di dalam negeri karena tarif listriknya murah.

“Kalau listriknya tersedia banyak dan harganya terjangkau pasti orang senang datang ke sini,” kata Andy, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2018.

Apalagi, kata Andy, saat ini harga minyak mentah dunia tengah mengalami penurunan ke level USD60-an per barel, tingkat inflasi rendahm dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terjaga sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan tarif listrik.

Bahkan, apabila kondisi berbalik karena pengaruh dunia yang tidak bisa diprediksi, Andy yakin dengan insentif berupa pematokan harga atau Domestic Market Obligaton (DMO) batu bara untuk listrik di level USD70 per ton mampu menjadi bantalan bagi PT PLN (Persero).

“Capping batu bara itu cukup baik dan buat bernafas PLN,” jelas dia.

Ditemui secara terpisah Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengakui DMO turut menjaga sisi keuangan apabila tidak ada penaikan harga TDL di tengah harga-harga komoditas yang naik. Selain itu, efisiensi terus dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan keuangan.

“Kami bisa lakukan efisiensi dengan baik, misalnya, meningkatkan efisiensi operasionalnya, kemudian kita mengangkut pembangkit yang lebih murah, yang transmisinya dekat,” jelas Sarwono.

Sebagai informasi, besaran tarif tenaga listrik periode Januari-Maret 2019 ditetapkan sama besarnya dengan besaran tarif tenaga listrik sebelumnya, yaitu periode Oktober-Desember 2018. Besaran tarif ini juga sama dengan tarif yang berlaku sejak 2017. Berikut adalah tarif listrik yang berlaku:

– Rp997/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi, yaitu I-4 Industri besar dengan daya 30 MVA ke atas.
– Rp1.115/kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemerintah dengan daya di atas 200 kVA.
– Rp1.467/kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan Penerangan Jalan Umum.
– Rp1.645/kWh untuk pelanggan Layanan Khusus.
– Rp1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM) (belum diterapkan tariff adjustment).

(ABD)

PLN Siapkan Investasi Rp90 Triliun di 2019

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) menyiapkan dana investasi di 2019 sebesar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun. Anggaran itu disiapkan guna menjalankan amanah yang diberikan terutama mengaliri listrik di seluruh wilayah di Indonesia dan mewujudkan ketahanan energi.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan besaran investasi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Menurut Sarwono besaran dimaksud bisa naik atau turun sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang.

“Ya sekitar Rp80 triliun-Rp90 triliun lah, tapi nanti tergantung kebutuhan-kebutuhan di lapangan juga,” kata Sarwono, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis malam, 10 Januari 2019.

Sarwono mengatakan untuk meningkatkan besaran investasi perseroan berencana menerbitkan kembali obligasi global atau global bond. Namun dirinya belum mau merinci terkait rencana penerbitan tersebut untuk tahun ini.

“Nanti kita lihat, kita masih punya uang. Tapi pilihan kita itu banyak, enggak cuma global bond, ada lokal bond, kita juga bisa pilih pinjaman, sekuritisasi. Kita pilih mana yang paling bagus, murah, tepat waktu dan harga yang tepat,” tutur dia.

Lebih jauh, dia menambahkan, dana-dana tersebut tentunya diperuntukkan untuk membiayai pembangunan pembangkit 35.000 MW. Sebab, diakui Sarwono, program pembangunan tersebut membutuhkan banyak pendanaan.

(ABD)

3.976 MW Pembangkit Listrik Ditargetkan Beroperasi di 2019

Illustrasi. MI/Ramdani.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan operasi komersial atau commercial operation date (COD) pembangkit listrik di 2019 sebesar 3.976 megawatt (MW).

“Target COD 3.976 MW di 2019,” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagakerjaan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari  2019.

Dengan bisa dioperasionalkannya besaran tersebut maka target kapasitas terpasang pembangkit tahun ini menjadi sebesar 66.565 MW. Sementara hingga akhir tahun lalu kapasitas terpasang pembangkit mencapai 62.589 MW. 

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Someng mengatakan ia belum bisa menjabarkannya sebab masih dalam tahap pembahasan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dan ditargetkan bisa diselesaikan Januari ini.

“RUPTL drafnya baru kami terima, masih ada satu hal yang belum pas antara gatrik (Ditjen Ketenagalistrikan) dan PLN,” tutur Andy.

Sementara itu, kapasitas penambahan transmisi tahun ini ditargetkan sebesar 15.195 kilometersirkit (kms) serta penambahan gardu induk tahun ini ditargetkan sebesar 27.631 mega volt ampere (MVA). Adapun nilai investasi untuk infrastruktur ketenagalistrikan ditargetkan sebesar USD12,04 miliar.

(SAW)

8% Pembangkit 35 Ribu MW Beroperasi di 2018

Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat operasi komersial atau commercial operation date (COD) dalam proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) mencapai delapan persen atau sekitar 2.899 MW.

“Atau sekitar 2.899 MW,” kata  Direktur Jenderal Ketenagalisrikan Andy Noorsaman Someng di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019.

Operasional tersebut berkontribusi terhadap realisasi kapasitas terpasang pembangkit tahun lalu menjadi sebesar 62.589 MW dari 2017 yang sebesar 60.790 MW. Artinya ada penambahan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.799 MW sepanjang 2018.

Andy menyebutkan sepanjang 2018 terdapat 42 pembangkit yang beroperasi termasuk pembangkit dalam proyek 35 ribu MW di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tembilahan 1, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Jakabaring, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla I, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Cengkong/Sungai Terlung, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Tempilang, PLTU Tembilagan 2.

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Guntung, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Toboali, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-2 (T) Priok) GT4-1, PLTGU Jawa-2 (T) Priok) GT4-2,  Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cilaki 1B (unit 1 dan 2), PLTB Karaha Bodas, PLTM Pusaka-1, PLTM Pusaka-1, PLTM Karang Bayan, PLTM Lodagung, PLTGU Grati 3-1, PLTGU Grati 3-2, Pembangkit Listrik Tenaga  Mesin Gas (PLTMG) MPP Flores (Labuan Bajo) Unit 1, PLTMG MPP Flores (Labuan Bajo) Unit 2-3.

PLTU Ende, PLTG/MG Mobile PP Kaltim unit 2-3, PLTG/MG PP Kaltim unit 1, PLTBm Mempawah, PLTU Sintang 2, PLTU Sintang 3, PLTD Balai Karangan. PLTD Semitau, PLTD Sawai, PLTD Teluk Melano, PLTU MT Kaltim (MT), PLTU MT Kaltim (MT) PLTU Amurang, PLTU Amurang, PLTU Punagaya 2, PLTU Jeneponto, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (pltb) Sidrap, PLTU Mamuju unit 1, PLTU Mamuju unit 2 dan PLTMG MPP Ternate unit 4.

(SAW)

Target Investasi Sektor Listrik Makin Rendah

Illustrasi. MI/PANCA SYURKANI.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investasi di sektor ketenagalistrikan di 2019 lebih rendah dibanding tahun lalu dari USD12,2 miliar menjadi USD12,04 miliar.

Namun Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Someng mengatakan angka ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar USD11,28 miliar. Andy menjelaskan beberapa kendala dalam investasi salah satunya mengenai percepatan pembangunan kapasitas lalu pembebasan lahan serta sistem birokrasi di tanah air.

“Sebenarnya ini terkait dengan membangun di sistem yang bisa kita dapatkan kalau kita mau membutuhkan perubahan investasi yang besar,” kata Andy di kantor Ditjen Kelistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2018.

Adapun nilai investasi tahun depan akan diperuntukkan bagi commercial operation date (COD) atau operasi komersial pembangkit listrik yang ditargetkan 3.976 MW, pembangunan transmisi dan distribusi serta pembangunan gardu induk.

Sementara itu untuk realisasi tahun lalu yang sebesar USD11,28 miliar di antaranya berasal dari investasi PLN USD6,813 miliar, independent power producer (IPP) USD3,779 miliar, public private utility (PPU) USD0,141 miliar, izin operasi (IO) USD0,460 miliar, serta asosiasi pabrikan USD0,093 miliar.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan dari segi pencapaian cukup baik. Namun memang target realisasi yang lebih rendah dari target dikarenakan adanya perubahan perubahan COD. Sebab ia bilang nilai investasi sangat menyesuaikan COD.

Selain itu penurunan investasi serta realisasinya dikarenakan belum semua data dari PLN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masuk. Serta pelaporan data dari dunia industri yang juga belum dimasukkan.

“Terus terang data masih banyak yang belum masuk,” jelas Jisman. 

(SAW)

Pemerintah Targetkan Tahun Ini Semua Desa Terang Benderang

Illustrasi. Dok : PLN.

Jakarta: Pemerintah menargetkan untuk desa berlistrik di tahun ini mampu mencapai 100 persen. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasinya 99,38 persen.

“Harapannya 2019 tugas besar desa listrik itu 100 persen, tahun lalu 99,38 persen,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Someng, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagakerjaan Jisman Hutajulu mengatakan ada 1,6 juta desa di Tanah Air. Dari jumlah tersebut sebanyak satu jutanya belum terlistriki.

Dia bilang tahun ini fokus desa yang belum akan dilistriki yakni di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Labih lanjut Jisman mengatakan untuk Jawa Timur Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meminta pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyediakan anggaran untuk melistriki desa.

Selama ini memang PLN telah menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk digunakan dalam program instalasi listrik gratis pada rumah tangga yang selama ini belum bercahaya.

“Kemarin Pak Menteri ke Jawa Timur dan minta ke Bu Khofifah untuk menggunakan anggaran mereka untuk itu,” jelas Jisman.

(SAW)

Freeport Tidak Bagi Dividen Selama Dua Tahun

Jakarta: PT Freeport Indonesia (PTFI) tak akan membagikan dividen kepada pemegang saham, termasuk kepada pemilik mayoritasnya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selama dua tahun, yakni pada 2019-2020.

“Sudah dihitung, bottom line kita tidak pakai dividen dua tahun, namun 2021 mulai ada sedikit,” kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta,  Kamis, 10 Januari 2019.

Menurutnya hal tersebut disebabkan menurunnya produksi karena adanya perpindahan produksi dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground). Budi menyampaikan produksi dan penerimaan akan mulai membaik pada 2023, yang diprediksi mencapai USD2 miliar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono memperkirakan penerimaan PT Freeport Indonesia (PTFI) turun pada 2019.

“Penerimaan Freeport (akan) turun pada 2019, baik pendapatan maupun pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA),” ujar Bambang.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kemungkinan penurunan tersebut terjadi dikarenakan rencana Freeport yang akan masuk ke tambang dalam. “Di 2020 (Freeport) masuk ke tambang dalam, sehingga nanti diharapkan pada tahun itu pendapatan maupun EBITDA-nya akan naik,” pungkas Bambang.

(ABD)

KESDM Tetapkan Kuota DMO Batu Bara 25%

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menentukan kuota pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas batu bara di 2019 sebesar 20-25 persen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan pada tahun lalu. “Besarannya 20-25 persen tergantung besaran produksi nasional,” kata Bambang, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2018.

Sementara itu, produksi batu bara nasional tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan capaian di tahun lalu. Dalam realisasinya produksi batu bara di 2018 mencapai 528 juta ton. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), produksi batu bara di 2019 ditargetkan sebesar 480 juta ton atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Bambang menjelaskan untuk produksi tahun ini masih bisa digenjot terutama yang berasal dari daerah. Meski memang diakui akan berbeda dengan yang dimasukkan dalam RUEN.

“Memang kondisinya demikian, karena pertimbangannya perusahaan IUP di daerah kan belum bisa ditahan jadi tetap saja masuk,” tutur dia, seraya menambahkan bahwa untuk harga DMO tahun ini ditetapkan sebesar USD70 per ton.

(ABD)

Pembangunan Dua Smelter Dikebut Tahun Ini

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan jumlah fasilitas pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) yang terbangun dan beroperasi hingga 2021 sebanyak 31.

Direktur Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan dari jumlah tersebut mayoritas merupakan smelter untuk nikel. Sebab nikel merupakan komoditas mineral yang saat ini memiliki nilai tambah dan produksi yang paling banyak.

“Lebih dari 50 persennya adalah smelter nikel,” kata Yunus, di Kantor Ditjen Minerba, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Tahun lalu, dua smelter nikel telah beroperasi yakni milik PT Virtue Dragon dan PT Bintang Smelter Indonesia. Artinya total smelter yang beropersai hingga 2018 mencapai sebanyak 27. Untuk tahun ini rencananya ada tambahan dua smelter milik PT Antam di Tanjung Buli, Halmahera, Maluku Utara yang proses pembangunannya hampir selesai.

Kemudian smelter lainnya di Pulau Obi, Maluku Utara yang juga dipercepat pembangunannya. “Smelter Antam bisa beropersai sekitar Juni, yang satu lagi mungkin mepet di Desember,” tutur Yunus.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan tahun ini dan tahun depan. Sebab 2021 merupakan batas waktu penyelesaian pembangunan smelter. “Apabila tidak ada progress maka ada sanksi atau denda 20 persen. Tapi sejauh ini tidak ada yang kena,” pungkas dia.

(ABD)

Izin Ekspor Freeport Habis di Februari

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan izin ekspor PT Freeport Indonesia (PTFI) akan berakhir bulan depan. Sebab surat persetujuan ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan berlaku hingga 15 Februari 2019 dengan kuota 1.663.916 wet ton. 

Namun demikian Direktur Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan rekomendasi ekspor lanjutan belum diberikan pihaknya. Sebab, hingga saat ini masih ada sisa ekspor yang belum diselesaikan.

“PTFI habis di Februari tapi masih ada sisa yang belum diselesaikan,” kata Yunus di Ditjen Minerba, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Yunus menjelaskan rekomendasi SPE lanjutan nantinya akan diberikan dengan mempertimbangkan cadangan, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB yabg diajukan serta kapasitas produksi smelter yang nantinya diverifikasi.

“Kemudian setelah dipertimbangkan dan mereka lakukan permohonan nanti disesuaikan dengan yang dijanjikan masing-masing perusahaan. Apabila sudah 90 persen dari kemajuan yang dijanjikan akan disetujui lakukan ekspor,” ucap dia. 

Hingga kini progres pembangunan smelter Freeport masih dalam tahap penentuan lokasi. Dalam laporan terakhir, smelter yang direncanakan berkapasitas dua juta ton ini akan dibangun di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi USD miliar. 

Progres terakhir, pembangunan smelter mencapai 5,18 persen dari target pada Agustus 2018. Jika progresnya tidak sesuai, maka Freeport akan dikenakan bea ekspor keluar 7,5 persen karena progres pembangunan masih di bawah 30 persen.

(SAW)

Investasi Minerba 2019 Diperkirakan Stagnan

Investasi. Dok;AFP.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) di 2019 tidak akan jauh berbeda dengan capaian investasi selama 2018.

Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono menyebutkan realisasi investasi tahun lalu sebesar USD6,8 miliar atau kurang dari target USD7,2 miliar. Bambang menjelaskan investasi tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, salah satunya dikarenakan belum adanya lelang wilayah kerja tambang yang baru.

“Saya kira karena wilayah baru itu masih belum banyak yang dilelang, jadi untuk eksplorasi baru cenderung tidak ada,” kata Bambang di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2019.

Selain itu, kata dia, juga dipengaruhi oleh besaran belanja modal yang digunakan untuk peralatan seperti pembangunan smelter serta peralatan yang sudah habis waktinya dan lain sebagainya. Namun demikian, lanjut Bambang apabila lelang wilayah kerja bisa diselesaikan maka dirinya yakin investasinya bisa lebih dari target. 

Dia mengatakan pada tahun ini setidaknya ada 14 lelang wilayah kerja yang terdiri dari 10 wilayah kerja yang telah dilimpahkan ke daerah serta empat lelang wilayah kerja sisa lelang tahun lalu yang belum laku.

(SAW)

Limbah Tambang Emas Freeport Bisa Jadi Bahan Baku Jalan

Freeport Indonesia. Dok;MI.

Jakarta: Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad mengakui limbah tambah emas atau tailing milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat diolah kembali menjadi bahan baku pembangunan jalan.

“Tailing Freeport ini bentuknya tidak padat dan tidak cair, seperti pasta gigi. Daripada cari batu susah, bisa saja bikin batako. Jadi masyarakat bisa gunakan tailing untuk membuat batako,” kata Ilyas di Kementerian LHK, Gedung‎ Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Ilyas menyatakan sebelum tailing diolah tentunya harus ada izin terlebih dahulu dari KLHK. Maka dari itu, dia meminta Freeport Indonesia untuk membuat kajian ekosistem dalam mengolah hasil limbah tailing. Dia pun menargetkan Freeport Indonesia bisa membuat kajian ekosistem itu bisa terselesaikan selama delapan bulan. Di mana kajian itu telah dimulai Januari ini.

“‎Tentu saja harus izin pemerintah, makanya dalam roadmap. Dan kita harus komunikasi terus dengan menteri, kita dorong kebijakannya. Kita kasih waktu delapan bulan hingga Agustus,” jelas dia.

Sampai sekarang ini, dia melanjutkan, sudah ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan tailing dari Freeport Indonesia. Meski demikian, dia tak mau menyebutkan perusahaan mana yang akan menjalankan. 

“Saya lihat kemarin ada pihak ketiga ada yang masuk, dia ingin menggunakan 20 ribu ton sehari. Dia mau gunakan untuk apa, tapi sehari tailing bisa mencapai 160 ribu ton. Limbah itu juga bisa dimanfaatkan lain untuk pertumbuhan industri di sana,” tukas dia.

(SAW)

Produksi dan Ekspor Freeport Merosot Tajam di 2019

Freeport Indonesia. Dok: MI.

Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan produksi PT Freeport Indonesia diperkirakan menurun di 2019 sejalan dengan adanya transisi dari tambang Grasberg ke tambang bawah tanah.

Direktur Mineral Yunus Saefulhak mengatakan tahun lalu realisasi produksi bijih tembaga mentah atau ore mencapai 270 ribu ton per hari dengan jumlah produksi konsentratnya mencapai 2,1 juta ton dalam setahun. 

Dari produksi konsentrat tersebut sebanyak 1,2 juta ton diperuntukan untuk ekspor sedangkan 800 ribu tonnya disalurkan ke PT Smelting Gresik untuk dilakukan pemurnian dan pengolahan.

“Untuk tahun ini berdasarkan RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) yang diajukan terjadi penurunan produksi,” kata Yunus di Ditjen Minerva, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Yunus merunci produksi konsentrat Freeport tahun ini diperkirakan hanya 1,2 juta ton. Dari jumlah tersebut 200 ribu ton akan diekspor dan satu juta ton akan diolah di PT Smelting Gresik. 

Sebelumnya Ditjen Minerba Bambang Gatot Ariyono juga mengatakan mengatakan penghasilan PT Freeport Indonesia tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan.

Bambang menjelaskan penurunan tersebut dikarenakan Freeport Indonesia harus melakukan transisi kegiatan penambangan dari sebelumnya di Tambang Grasberg ke tambang bawah tanah. Peralihan tersebut membuat produksinya diperkirakan menurun dan berujung pada penghasilan. 

“Turun dibandingkan dari 2018 jadi Ebitdanya atau revenue-nya turun karena Tambang Grasberg mulai berkurang,” kata Bambang.

Bambang mengatakan menurut perkiraan PT Inalum sebagai pemilik saham mayoritas Freeport Indonesia, penurunan Ebitdanya dari USD4 miliar menjadi kurang lebih USD1 miliar.

Kendati demikian dia menambahkan penurunan pendapatan tidak akan berlangsung lama. Sebab setelah 2020 diyakini transisi selesai dan kegiatan tambang bawah tanah berjalan penuh sehingga produksi akan kembali meningkat.

(SAW)

Inalum Mulai Bayar Bunga Obligasi Tahun Ini

Freeport Indonesia. Dok: AFP.

Jakarta: PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero) akan mulai membayarkan kupon atau bunga dari obligasi yang diterbitkan untuk membayarkan transaksi divestasi PT Freeport Indonesia tahun ini.

“Mulai tahun ini membayarkan bunganya,” kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di kantor Kahmi, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Budi menjelaskan untuk pelunasan pokok obligasinya akan dilakukan di akhir masa pinjaman. Budi meyakini Inalum akan bisa melunasi pinjaman tersebut dalam kurun waktu empat hingga lima tahun. Besarnya aset dan pendapatan Freeport Indonesia ke depannya akan mampu melunasi pinjaman tersebut.

Seperti diketahui untuk memiliki 51 persen saham milik Freeport Indonesia, Inalum mesti mengeluarkan uang sebesar USD3,85 miliar. Pada awal November lalu, Inalum menerbitkan obligasi berdenominasi valuta asing (global bond) senilai USD4 miliar atau sekitar Rp60 triliun. Budi mengatakan utang tersebut telah masuk ke perusahaan pada 15 November 2018.

“Kita terima tunai USD4 miliar tadi malam,” kata Budi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat, 16 November 2018 lalu.

Penerbitan tersebut terbagi atas empat termin yakni USD1 miliar dengan tenor tiga tahun dan yield 5,5 persen. USD1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan yield enam persen. USD1 miliar dengan tenor 10 tahun dan yield 6,875 persen. Serta USD750 juta dengan tenor 30 tahun dan yield 7,375 persen.

Penerbitan obligasi ini telah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan BBB- dari Fitch Rating. Adapun bank joint global coordinators (JGC) yakni BNP Paribas, Citi dan MUFG.  Sementara yang bertindak sebagai joint book runner (JBR) yakni BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko dan Standard Chartered.

(SAW)

Pendapatan Freeport Diperkirakan Turun di 2019

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono memperkirakan pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun ini akan mengalami penurunan.

Bambang menjelaskan penurunan tersebut karena Freeport Indonesia harus melakukan transisi kegiatan penambangan dari sebelumnya di Tambang Grasberg ke tambang bawah tanah. Peralihan tersebut membuat produksinya diperkirakan menurun dan berujung pada anjloknya pendapatan.

“Turun dibandingkan dari 2018 jadi Ebitda-nya atau revenue-nya turun karena (penghasilan) Tambang Grasberg mulai berkurang,” kata  Bambang di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Bambang mengatakan menurut perkiraan PT Inalum sebagai pemilik saham mayoritas Freeport Indonesia, penurunan Ebitda dari USD4 miliar menjadi kurang lebih USD1 miliar.

Kendati demikian, dia mengatakan kegiatan penambangan tetap berjalan atau tidak berhenti meski ada peralihan ke tambang bawah tanah. Bambang mengatakan cadangan di bawah tanah merupakan kelanjutan dari Tambang Grasberg di atas.

Lebih jauh dia menambahkan penurunan pendapatan tidak akan berlangsung lama. Sebab setelah 2020 diyakini kegiatan tambang bawah tanah berjalan penuh dan transisi selesai sehingga produksi akan kembali meningkat.

(SAW)

Harga Bioethanol Lebih Mahal dari Energi Fosil

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pengembangan energi ramah lingkungan jenis bioethanol/E2 yang diujicobakan dengan menggunakan tanaman tebu untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kini masih terkendala.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan saat ini penggunaan bioethanol setelah diujicoba masih lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil.

“Ternyata harga ethanol masih lebih mahal dari pertamax dan Pertamina belum mau,” kata Rida, di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Oleh karenanya pemerintah belum melanjutkan pengembangannya. Sebab masyarakat tentu akan menanggung harga yang lebih tinggi. Apalagi saat ini belum ada insentif yang diberikan pemerintah terhadap bioethanol.

Dia bilang karena bahan bakunya berasal dari tebu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga tidak bisa memberikan insentif. Sebab, dana yang terkumpul dan dikelola lembaga tersebut berasal dari para petani dan pengusaha sawit.

“Karena insentif pemerintah dari enggak ada sebab enggak mau membebani APBN, jadi pilihannya dilewati. Praktis E2 tidak berjalan,” tutup Rida.

(ABD)

Pengembangan Biodiesel Diminta Cukup Sampai B20

Jakarta: Penerapan kebijakan biodiesel 20 persen atau B20 hingga saat ini ternyata masih belum berjalan mulus. Pasalnya, pemerintah masih banyak mendapatkan masukkan agar penggunaan B20 bisa lebih maksimal.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana membenarkan pemerintah banyak mendapat masukkan terkait penerapan B20, termasuk untuk pengembangan dan penambahan kadar persentase di atas 20 persen.

Rida menjelaskan salah satu masukkan tersebut ialah meminta agar penggunaan biodiesel untuk transportasi darat cukup hingga kadar 20 persen dan tidak perlu dinaikkan. Sebab, pencampuran biodiesel yang selama ini dilakukan di terminal BBM bukan di kilang membuat minyak biodiesel tidak stabil.

“B20 didiamkan seminggu saja pisah (cerai). Jadi banyak yang menyarankan ke kami berhenti di B20,” kata Rida, di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2018.

Selain itu, tambahnya, masukkan juga datang untuk pengembangan greenfuel terkait penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sawit diolah langsung di kilang Pertamina. Proses pencampuran langsung di kilang dipercaya memiliki kualitas yang lebih stabil.

“Greenfuel lebih stabil,” tutur dia.

Kendati demikian, lanjut Rida, pemerintah tetap akan melakukan pengembangan terhadap B30. Dia bilang sesuai timeline, pada Maret 2019 rencananya sudah akan dilakukan road test. “Kalau tidak ada perubahan kebijakan, program lama tetap dijalankan sambil menunggu greenfuel dibahas melalui kajian,” pungkas dia.

(ABD)

Hingga 2018, Penghematan Energi Indonesia Capai Rp31,8 Triliun

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga akhir 2018, Indonesia telah berhasil melakukan penghematan energi sebesar 31,01 giga watt per hour (GWP) atau Rp31,8 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan realisasi tersebut melebihi target hingga 2018 yakni sebesar 22 GWP. “Jadi 141 persen lebih hemat dari target,” kata Rida di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Rida mengatakan ada dua kegiatan pokok yang berkontribusi dalam penghematan energi. Pertama dari sisi penerapan manajemen energi kedua dari sisi penggunaan standar kerja energi minimum.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Konservasi Energi Hariyanto mengatakan penerapan manajemen industri terutama untuk dunia industri yang mengganti penggunaan energi lebih hemat.

Selain penghematan energi, Indonesia juga berkontribusi terhadap kesepakatan dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau penurunan karbondioksida (CO2). Hingga akhir 2018 Indonesia ikut berkontribusi menurunkan CO2 sebanyak 43,8 juta ton. Capaian tersebut melebihi target 36 juta ton.

“Pengurangan melalui penggunaan bahan bakar rendah karbon, jaringan gas, konverter kit berkonribusi menurunkan 3,8 persen,” jelas Hariyanto. 
 

Penyaluran BBM di Momen Natal dan Tahun Baru Menurun

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan hasil posko nasional sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada momen natal dan tahun baru. 

Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan momen natal dan tahun baru kali ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ada musibah Tsunami di Selat Sunda. Dia mengatakan bencana tersebut membuat usaha pemerintah untuk menambah pasokan energi menjadi tambah berat.

“Kita cukup kelabakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat BBM, LPG serta listrik,” kata Handry di kantor BPH, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019.

Namun demikian, kata Hendry, tidak terjadi kelangkaan pasokan energi. Memang diakui dirinya ada keterlambatan pengiriman terutama untuk BBM jenis Premium. Hal tersebut merupakan masalah yang dikeluhkan masyarakat. Namun pasokan Premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap terjaga.

“Premium itu memiliki covered days (ketahanan pasokan) 21 hari, Pertalite 22 hari, Solar 24 hari, Gasolin 79 hari dan Pertamax Turbo 77 hari, kemudian Pertamax memiliki ketahanan stok selama 26 hari, Pertamina Dex 29 hari, Dexlite itu 27 hari dan Avtur 30 hari,” tutur dia.

Untuk penyaluran Premium meningkat 3,6 perasn dibanding hari biasa atau daily objective throughput (DOT). Pertalite turun 1,5 persen, Pertamax turun 2,7 persen, Pertamax Turbo turun 7,7 persen, Solar turun 16 persen, Dexlite turun 53,2 persen, Pertamina Dex naik 4,7 persen. Sedangkan Kerosene turun 27,5 persen, serta Avtur turun 4,4 persen.

Tetersedian pasokan LPG juga terjamin meski diakui terjadi penurunan penyaluran.  Realisasinya penyalurannya masih kurang dari target yang ditargetkan yaitu sebesar 3,2 persen. Rata-rata penyaluran elpiji selama nataru sebesar 20.631 metrix ton, dengan kondisi stok LPG normal sebesar 396.587 metrix ton dengan daya tahan selama 19 hari.

Sementara itu terkait listrik, meskipun saat bencana beberapa tiang mengalami kerusakan namun tim dari PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan mampu membenahi dalam waktu empat hari pascakejadian. Artinya suplai listrik kala itu sudah siap untuk dialirkan ke rumah-rumah. 

“Namun persoalannya, rumah-rumahnya belum siap menerima listrik karena rumahnya mengalami kerusakan tapi begitu rumahnya selesai maka PLN sudah siap untuk memasang instalasi ke rumah-rumah tersebut,” jelas dia.

(SAW)

Investasi Energi Terbarukan Meleset dari Target

EBT. MI/IMMANUEL ANTONIUS.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi untuk sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) masih jauh di bawah target.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan hingga akhir Desember capaian investasi di sektor EBTKE sebesar USD1,6 miliar atau jauh dari target pemerintah sebesar USD2,01 miliar.

“Realisasi sampai akhir Desember 79,6 persen dari target,” kata Rida di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Apabila dirinci, kata Rida, investasi untuk panas bumi mencapai 105 persen, kemudian untuk bioenergi 110 persen. Sementara untuk sektor aneka tambang diakui dirinya belum maksimal dan diharapkan akan bisa diperbaiki pada tahun berikutnya.

Adapun untuk target investasi di EBTKE untuk 2019 yakni sekitar USD1,8 miliar. Angka tersebut terdiri dari panas bumi sebesar USD1,23 miliar, bioenergi USD0,051 miliar, aneka tambang dan energi terbarukan USD0,511 miliar serta konservasi energi USD0,007 miliar.

Dia menjelaskan meskipun target investasi tahun ini lebih kecil dibandingkan target 2018 angkanya lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Rida menyebut target investasi tahun lalu terlalu ambisius.

“Masalah investasi 2019 kenapa turun? Yang USD2,01 miliar di 2018 itu yang tentuin pak wamen memang agak ambisius, tapi untung bisa capai USD1,6 miliar. Investasi energi butuh perencanaan membutuhkan waktu 2-3 tahun. Jadi untuk 2019 lebih banyak dari RUPTL yang ada, setiap kegiatan yang dihitung dengan cost,” jelas dia.

(SAW)

Negara Hemat Rp28,4 Triliun dari Kebijakan B20 di 2018

B20. Medcom/Desi Anggriani.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penghematan dari penerapan kebijakan mandatory pencampuran bahan bakar nabati (BBN) berupa minyak kelapa sawit dengan solar atau biodiesel 20 persen (B20) di 2018 mencapai Rp28,4 triliun.

Direkrut Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan serapan B20 pada tahun lalu sebesar 4,02 juta kiloliter (kl). Serapan ini melebihi target 5,7 juta kl.

Rida mengatakan serapan tersebut termasuk dari perluasan kebijakan B20 dari yang semula hanya pada kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi ke non-PSO. Perluasan non-PSO mulai dilakukan sejak 1 September 2018.

“4,02 juta kl itu mampu hemat biaya Rp28,4 triliun,” kata Rida di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Realisasi tersebut sesuai dengan target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM sebelumnya, penghematan impor BBM serta crude dari kebijakan B20 di 2018 sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp28 triliun.

Sementara itu untuk 2019 pemerintah menargetkan penghematan yang bisa didapat dari kebijakan B20 melebihi USD3 miliar. Asisten Deputi Produktivitas Energi Kemenko Perekonomian Andi Novianto mengatakan penghematan tersebut dihitung berdasarkan proyeksi penyerapan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 6,2 juta kl di 2019. Penyerapan FAME diyakini bakal mengurangi impor solar.

Andi menggarisbawahi penghematan tersebut bisa dicapai apabila proses pendistribusian FAME bisa berjalan lancar tanpa kendala. Selain itu, kata dia, setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan B20.

“Pertama teknologi untuk mencampurkan dua bahan tersebut masih terbatas. Kedua kampanye negatif mengenai minyak kelapa sawit turut memberi andil. Ketiga biaya logistik yang masih tinggi. Keempat, keberlanjutan produksi FAME dalam negeri,” pungkas dia. 

(SAW)

Jelang Tahun Baru, Kondisi BBM dan Kelistrikan Normal

BBM. Dok:MI.

Jakarta: Kementerian ESDM Melalui Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) memastikan pasokan BBM dan ketenagalistrikan dalam kondisi normal dan aman.

Hal ini berdasar laporan Posko Nataru ESDM per Jumat 28 Desember 2018, stok BBM jenis Premium memiliki coverage days 23 hari, Solar/Akrasol 20 hari, Pertalite 21 Hari, Kerosene 61 hari, Pertamax/Akra 92 20 hari, Pertamax Turbo 52 hari, Pertamina Dex 43 hari, Dexlite 20 hari dan Avtur 25 hari.

Begitu pula dengan penyaluran elpiji rumah tangga baik 3 kg maupun jenis lainnya tersalurkan dalam kondisi aman. Pada akhir tahun ini tercatat kenaikan 13 persen dari rata-rata penyaluran normal. Kondisi stok elpiji sebesar 409.683 MT dan realisasi penyaluran 24.266 MT dengan coverage days sekitar 19 hari.

Untuk kondisi sistem kelistrikan nasional hingga Jumat, 28 Desember lalu masih berstatus aman. Daya listrik mampu mencapai 35.189 MW. Khusus untuk daerah terdampak tsunami di Tanjung Lesung, Anyer, Banten dan Lampung Selatan penormalan kelistrikan saat ini sudah mencapai 100 persen. Sambungan rumah (SR) sementara hanya dilakukan pada instalasi rumah yang sudah dinyatakan aman untuk dinyalakan.

Pada sektor geologi, terdapat satu gunung api status Awas, empat gunung api berstatus Siaga. Sementara, Gunung Sinabung yang dikategorikan awas tidak didapat laporan adanya aktivitas kegempaan. Untuk Anak Krakatau yang masih dalam status siaga, terjadi gempa tremor menerus, sedangkan Merapi berstatus waspada telah terjadi 39 kali gempa guguran.

Untuk memastikan kondisi di lokasi terdampak tsunami, Menteri ESDM Ignasius Jonan memantau langsung ke lapangan pada Jumat (28/12) lalu. Menteri Jonan sekaligus memantau alat-alat berfungsi dengan baik dan maksimal sekaligus memberikan spirit kepada petugas jaga di pos pengamatan. Dalam penanggulangan dampak tsunami, Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan BPPT, LIPI, dan BMKG.

(SAW)

PTBA Kembangkan Gasifikasi Batu Bara

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: PT Bukit Asam Tbk (PTBA) optimistis akan mencapai target produksi dan penjualan untuk 2018, di mana perseroan menargetkan produksi batu bara sebesar 25,54 juta ton dan penjualan batu bara sebesar 25,88 juta ton dengan komposisi 13,74 juta ton untuk pasar domestik dan 12,15 juta ton untuk ekspor.

“Ke depan, perseroan bertujuan untuk dapat melakukan pengembangan usaha melalui pemanfaatan batubara melalui gasifikasi,” papar Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Tbk, Suherman dikutip dari Antara, Minggu, 30 Desember 2018. 

Hal itu, lanjut dia, telah dimulai dengan penandatangan Head of Agreement mengenai gasifikasi dengan Pertamina, Pupuk Indonesia, serta Chandra Asri Petrochemical di mana batu bara akan diubah menjadi urea, DME dan polypropelene.

“Nantinya gasifikasi batu bara coal to UDP ini akan dilakukan di Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan, perseroan juga telah menandatangani MoU dengan Pertamina dan Air Products pada awal November 2018 terkait rencana gasifikasi batu bara yang akan dilakukan di Peranap, Riau.

Untuk mendorong peningkatan penjualan batu bara, Perseroan melakukan pengembangan pada jalur angkutan batu bara dengan kapasitas angkut 60 juta ton per tahun pada 2023 dengan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sementara itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bukit Asam Tbk memutuskan untuk mengangkat Soenggoel Pardamean Sitorus sebagai Komisaris Independen menggantikan Johan O Silalahi. Selain itu juga mengangkat Taufik Madjid dan Jhoni Ginting sebagai Komisaris menggantikan Purnomo Sinar Hadi dan Muhammad Said Didu.

(SAW)

Pertamina Penuhi Kebutuhan BBM Industri 2019

Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

Jakarta: Kebutuhan minyak bakar dengan viskositas 180 cSt atau yg lebih dikenal dengan nama pasar Marine Fuel Oil 180 cSt untuk 2019 akan dipenuhi dari PT Pertamina (Persero).

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar usai melakukan Rapat Pembahasan Supply Demand Minyak Bakar 2019, di Jakarta, bersama Pertamina, PT Vale Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, dan PT AKR Corporindo Tbk.

“Rapat membahas permohonan rekomendasi ekspor untuk produk minyak bakar 180 cSt (MFO 180) yang diajukan Pertamina dan impor yang diajukan badan usaha lain,” ujar Arcandra dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 31 Desember 2018.

Arcandra menuturkan Pertamina telah sepakat untuk memasok MFO 180 kepada PT AKR Corporindo, yang saat ini telah memasuki pembahasan penjadwalan shipment.

Sementara itu, lanjut Arcandra, negosiasi dengan Vale juga masih berjalan. Pertamina tetap mengikuti tender yang diadakan Vale, dengan diberikan kesempatan right to match pada saat sesi pembukaan harga di minggu pertama Januari 2019.

“Apabila sampai akhir Januari 2019, proses negosiasi Pertamina dengan Vale masih berjalan, Pemerintah akan mengakomodir kebutuhan impor minyak bakar Vale untuk sekali pengapalan,” jelas dia.

Negosiasi lainnya dengan PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, dan PT Yavindo Sumber Persada. “Pertamina akan menawarkan harga yang dapat bersaing dengan supplier Singapura,” imbuh Arcandra.

Seperti diketahui, MFO 180 umum digunakan di industri dan sektor perkapalan yang memiliki ruang bakar/boiler pada mesin industrinya.

(AHL)