Pemerintah Pangkas Anggaran untuk Bangun Jaringan Gas

Jaringan Gas. Dok ; ESDM.

Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp973,45 miliar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas (migas).

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR mengatakan ada sedikit perubahan rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran tersebut yakni pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.

Dalam pagu awal, anggaran untuk pembangunan jargas di 18 lokasi sebesar Rp852,48 miliar. Namun dalam usulan revisi anggarannya menyusut menjadi Rp799,96 miliar untuk 17 lokasi. Pengurangan tersebut pun membuat jumlah sambungan rumah tangga (SR) berkurang dari 78.216 menjadi 74.216.

Djoko mengatakan penyebab lokasi pembangunan jargas berkurang karena pagu anggaran Kementerian ESDM mengalami penurunan dari Rp6,5 triliun tahun lalu menjadi Rp4,9 triliun di 2019.

“Salah satu dicoret karena anggaran turun,” kata Djoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Adapun selisih anggaran pembangunan jargas awal dengan perubahan rencananya akan dialihkan untuk kegiatan peluncuran PMK 243 di 10 lokasi dengan besaran anggaran sebesar Rp52,52 miliar.

Sementara untuk konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk nelayan di 36 lokasi dengan jumlah 13.205 paket dialokasikan sebesar Rp111,27 miliar. 

Sedangkan konversi BBM ke BBG untuk petani di lima lokasi dengan jumlah 1.000 paket sebesar Rp8,72 miliar. Lebih lanjut sisanya sebesar Rp1,58 miliar rencananya untuk review FEED-DEDC pembangunan jaringan gas di 15 lokasi.

Rincian 17 SR di 2019:

Kabupaten Aceh Utara 5.000 SR.
Kota Dumai 4.300 SR.
Kota Jambi 2.000 SR. 
Kota Palembang 6.000 SR.  
Kota Depok 6.230 SR. 
Kota Bekasi 6.720 SR. 
Kabupaten Karawang 2.681 SR. 
Kabupaten Purwakarta 4.180 SR. 
Kabupaten Cirebon 6.105 SR. 
Kabupaten Lamongan 4.000 SR. 
Kabupaten Probolinggo 4.000 SR.
Kabupaten Pasuruan 4.000 SR.
Kabupaten Mojokerto 4.000 SR. 
Kota Mojokerto 4.000 SR. 
Kabupaten Kutai Kaltanegara 5.000 SR.
Kabupaten Banggai 4.000 SR. 
Kabupaten Wajo 2.000 SR.

(SAW)

Elemen Masyarakat Berencana Gugat SOCI

Jakarta: Beberapa elemen masyarakat Pare-Pare berencana melakukan gugatan hukum terhadap PT Soechi Lines Tbk (SOCI). Langkah itu diambil karena armadanya Golden Pear XIV mengalami kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga mencemari perairan Cempae, Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Pare-Pare Fadly Agus Mante mengatakan kelalaian tersebut diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. “Tuntutan hukumnya, sesuai UU 32  ada kurungan badan bagi direksi dan ganti rugi Rp3 miliar sampai Rp13 miliar,” kata Agus, seperti dikutip dari keterangannya, Rabu, 16 Januari 2019.

Ia meragukan jika solar yang tumpah ke pantai berasal dari pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. “Jika benar dari Lo Cooler akan sangat fatal. Mesti kalau kerusakan kapal tanker enggak serta merta berlayar. Bisa ada ledakan kalau tidak ada perbaikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar dari tanki Lo Cooler?” tuturnya.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dalam proses penyelidikan terhadap solar yang tumpah di pantai Wattang Soreang, Pare Pare, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel telah dilaksanakan. Fadly turut terjun ke lapangan pada saat pengambilan sampel tersebut.

Ia menyayangkan adanya pembiaran Kapal Tanker milik Soechi Lines keluar dengan leluasa untuk meninggalkan dermaga Jetty Pertamina. Apalagi kebocoran BBM jenis solar tumpah, di pantai dalam jumlah sangat besar sampai penduduk sekitarnya dapat memgumpulkan ribuan liter solar hanya dari pantai.

Dirinya ragu terhadap data Pertamina jika solar yang tumpah itu 0,8 kiloliter. Berdasarkan hitung-hitungan, sebanyak 0,8 kiloliter jika dipecah menjadi 800 liter. Jika dimasukkan ke drum besar hanya muat untuk empat drum. Padahal seperti telah dilaporkan, satu penduduk saja telah dapat mengumpulkan 10 drum solar dalam tempo singkat tiga jam.

Bayangkan, lanjutnya, jumlah solar yang tertumpah sebenarnya berapa banyak dengan fakta masyarakat berbondong-bondong ke Pantai menimba solar yang tumpah selama berhari-hari. Tentunya jumlah solar yang tumpah sebenarnya beribu-ribu liter.

“Ini lucu, investigasi dan fakta lapangan masyarakat berbondong-bondong mengambil solar berderigen-derigen. Jadi enggak berbanding lurus 800 liter, karena banyak dirigen berisi solar yang diambil di masyarakat. Tidak mungkin 0,8 kiloliter jika mengacu pada banyaknya dirigen solar yang dibawa masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII bekerja sama dengan Kepolisian dan Angkatan Laut, sigap menanggulangi rembesan solar yang terjadi di Terminal BBM (TBBM) Pare Pare. Saat ini tim tengah memasang oil boom yang berfungsi untuk mengurung rembesan solar sehingga tidak meluas.

Kemudian tim mengaplikasikan oil dispersant ramah lingkungan yang berfungsi menguraikan Solar sehingga mudah dicerna oleh mikroba laut. Unit Manager Communication & CSR M Roby Hervindo menjelaskan bahwa respons awal penanggulangan rembesan dilakukan oleh tim tanggap darurat Pertamina.

“Saat ini sudah disemprotkan sebanyak 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan solar di perairan sekitar TBBM Pare Pare,” ujar Roby.

Dari pemeriksaan awal diketahui rembesan solar berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV yang sedang sandar di jetty TBBM Pare Pare. Diidentifikasi terjadi kerusakan pada pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. Solar tersebut adalah bahan bakar kapal, bukan dari muatan tanker.

Kejadian diketahui sekitar pukul 06.00 WITA oleh petugas TBBM Pare Pare dan langsung dilakukan penanganan. Sumber kerusakan di kapal tanker yang mengakibatkan rembesan solar sudah ditanggulangi. Jumlah solar yang merembes ke perairan sekitar TBBM Pare Pare saat ini masih dalam proses perhitungan.

Adapun kejadian ini tidak mengganggu operasional di TBBM Pare-Pare. Penyaluran BBM ke masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina mengimbau kepada warga sekitar TBBM Pare Pare agar tidak mengumpulkan solar yang terdapat di perairan. Karena solar mudah terbakar sehingga aktivitas pengumpulan solar berisiko terhadap keselamatan.

(ABD)

Chevron Jual Lifting Minyak di Rokan ke Pertamina

Pertama kalinya lifting minyak mentah Chevron untuk Pertamina (Foto: Kementerian ESDM)

Jakarta: Chevron Pacific Indonesia untuk pertama kalinya menjual hasil lifting minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Selama ini sebagian besar minyak mentah bagian Chevron dijual untuk ekspor.

“Ini menjadi sebuah torehan sejarah baru karena baru kali ini lifting minyak Chevron untuk Pertamina,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu, 16 Januari 2019.

Adapun besaran minyak mentah yang dijual mencakup 200 ribu BBLS jenis Sumatran Light Crude (SLC). Nantinya minyak mentah tersebut akan diolah oleh Pertamina di Kilang RU V Balikpapan yang dibawa dengan menggunakan tanker MT Griya Cirebon.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri. Harapannya dengan langkah tersebut dapat mengurangi impor minyak mentah.

“Selama ini, minyak mentah bagian KKKS sebagian besar di ekspor, sementara di sisi lain Pertamina masih harus mengimpor minyak mentah dan kondensat sekitar 342 ribu barel per hari,” ujar Nicke.

Adapun lifting minyak mentah yang dilakukan Chevron untuk Pertamina ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

(ABD)

Regulasi Kendaraan Listrik Diputuskan Presiden Jokowi Hari Ini

Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Gambaran masa depan industri otomotif Tanah Air tak lama lagi bakal terlihat. Peraturan presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik bakal diputuskan hari ini.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Draf Perpres kendaraan berbahan bakar listrik telah rampung untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Ratas pukul 15.00 WIB, Senin, 14 Januari 2019.

“Perpres mobil listrik kami sudah final. Tapi, keputusannya di Ratas nanti pukul tiga sore,” ujar Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Perpres ini merupakan momentum awal dari perkembangan industri otomotif ramah lingkungan di Tanah Air. Regulasi ini di dalamnya mengatur produksi hingga penjualan mobil maupun sepeda motor bertenaga listrik.

“Bahasan diputuskan hari ini. Mungkin saja ada yang ingin ditambah atau dikurangi oleh Presiden,” ujar Luhut.

Draf Perpres ini telah melewati proses kajian panjang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian. Payung hukum pun diinisiasi untuk bisa menampung perkembangan teknologi transportasi modern.

Mekanisme pasar di industri kendaraan listrik juga akan terakomodasi. Selain itu, kebijakan  pemerintah dalam pemberian insentif juga dimasukkan dalam rangka pengembangan investasi industri.

“Perpres nanti akan dirataskan. Sudah jelas apa yang dikaji Kementerian Perindustrian dan ESDM ini akan jauh ke depan. Apalagi kita punya potensi produsen baterai lithium dunia,” pungkas Luhut.

(AHL)

Blok Cepu Kini Jadi Andalan

Jakarta: Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan saat ini produksi Blok Rokan yang merupakan penyumbang lifting terbesar di Indonesia sudah tertinggal oleh Blok Cepu. Sebelumnya produksi Blok Cepu berada di bawah Blok Rokan yakni sebagai penyumbang lifting terbesar kedua di Tanah Air.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan Blok Rokan dulu pernah memproduksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari. “Sekarang tinggal 200-an ribu barel. Rokan sekarang tersalip oleh Cepu,” kata Djoko, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2018.

Djoko menyadari secara alamiah produksi minyak akan turun. Dia tidak menampik apabila sumber minyak terus menerus diambil tentu lambat laun berkurang. Namun pemerintah tentu tidak diam saja melihat kondisi tersebut. Untuk jangka waktu pendek, lanjutnya, pemerintah berupaya menjaga produksi minyak tetap terjaga dan diharapkan bisa ditingkatkan.

Salah satunya, kata Djoko, Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu yang awalnya pada rencana pembangunan atau Plan of Development (PoD) hanya bisa memproduksi 165 ribu barel per hari. Lalu diupayakan menjadi 185 ribu barel per hari, kemudian menjadi 220 ribu barel per hari dengan memasang cooler.

“Mudah-mudahan ini kita jaga sampai 2021,” tutur dia

Setelah 2021, lanjut dia, produksi di Lapangan Banyu Urip turun maka sebagai gantinya Lapangan Kedung Keris di blok migas yang sama akan menutup penurunan tersebut. Lapangan Kedung Keris mulai beroperasi tahun ini dan ditargetkan bisa menambah produksi Blok Cepu sebesar 10 ribu bph.

(ABD)

KESDM Sebut Timur Tengah Jadi Target Kemitraan

Jakarta: Berbagai terobosan tengah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan investasi subsektor minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya membidik kerja sama dengan sejumlah negara terutama di kawasan Timur Tengah yaitu Irak dan Azerbaijan.

“Nanti masih banyak kerja sama lain yang menyusul akan dilakukan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 12 Januari 2019.

Lebih rinci, Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih mengemukakan, rencana memperlebar peluang investasi hulu migas ke kawasan Timur Tengah. “Yang akan kita laksanakan tahun ini adalah meningkatkan kerja sama dengan Irak dan Azerbaijan. Dengan Azerbaijan, kita ditawari eksplorasi lapangan migas di sana dan juga impor minyak mentah,” ujarnya.

Selain Azerbaijan, tambah Soerjaningsih, Irak juga menjadi sasaran utama kerja sama dalam pengembangan industri petrokimia, pembangunan kilang, dan eksplorasi lapangan migas di negara tersebut melalui PT Pertamina (Persero).

“Pertamina berminat untuk proyek Tuba Oil Field di Irak, tapi ini masih dibahas, sedang berjalan,” kata Soerjaningsih.

Kendati demikian, kemitraan kedua negara sifatnya masih penjajakan atau negosiasi. Hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral antara kedua negara. Investasi sektor migas di luar negeri bukan hal baru bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, sepanjang 2018 ada empat kerja sama pokok di sektor migas yang berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun empat kerja sama tersebut yaitu RI-Rusia. Dengan Rosneft, membangun kilang GRR Tuban dengan nilai investasi USD1-16 miliar. Kedua, RI-Arab Saudi. Dengan Saudi Aramco, mengerjakan proyek RDMP kilang Cilacap dengan nilai investasi USD5,4-6 miliar.

Ketiga, RI-Azerbaijan. Pertamina dengan SOCAR dalam hal impor minyak mentah dan ekslporasi lapangan migas. Nilai investasinya akan diketahui setelah penandatangan nota kesepahaman. Keempat, RI-Bangladesh dan RI-Pakistan. pasokan LNG dengan nilai penerimaan sebesar USD14,3 miliar.

Di satu sisi, kerja sama dengan berbagai negara ini diharapkan mampu menjaga tren investasi sektor ESDM. Sebagai catatan, realisasi investasi di sektor ESDM di 2018 mencapai USD32,2 miliar atau setara Rp462,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar USD12,5 miliar merupakan realisasi dari subsektor migas.

(ABD)

Penjualan BBM di 2018 Capai 67,35 Juta KL

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di 2018 mencapai 67,35 juta kiloliter (kl).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan besaran tersebut terdiri dari BBM subsidi sebesar 16,12 juta kl. Serta BBM nonsubsidi sebesar 51,23 juta kl.

Untuk nonsubsidi, data yang tersedia hingga November di antaranya yakni premium 9,6 juta kl, pertalite 16,1 juta kl, pertamax 5,3 juta kl, pertamax plus 118,4 ribu kl, Pertamax Turbo 243,2 ribu kl.

Kemudian solar 13,2 juta kl, Pertamina dexlite 616,9 ribu kl, Pertamina dex 177,9 ribu kl, minyak bakar 1,8 juta kl, diesel 73,7 ribu, avtur 5,2 juta kl, avgas 3,6 ribu kl, serta minyak tanah 56,3 ribu kl.

Djoko juga mengatakan penyaluran FAME atau bahan bakar nabati (BBN) berupa minyak kelapa sawit sebagai campuran bensin solar dalam kebijakan biodiesel 20 persen (B20) sebesar 1,67 juta kl.

“Dari kebijakan B20 penghematan devisa dari impor solar sebesar USD987,84 juta,” tutur Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Jumlah penyalur BBM tahun lalu mencapai 6.902 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Lebih lanjut, untuk penjualan elpiji tahun lalu mencapai 7,54 juta metrik ton. Jumlah tersebut terbagi untuk elpiji subsidi 6,55 juta metrik ton dan 990 ribu metrik ton nonsubsidi.

(AHL)

Pemerintah Kantongi Rp13,4 Triliun dari Lelang Blok Migas

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang wilayah kerja atau blok migas dengan skema gross split hingga 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto mengatakan hingga dari 2017 hingga tahun lalu ada 36 wilayah kerja yang dilelang dengan skema gross split. Dari jumlah tersebut sembilan blok berhasil dilelang tahun lalu.

“Lelang wilayah kerja migas eksplorasi gross split sembilan,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018.

Sembilan wilayah tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tanda tangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Pemerintah Bakal Lelang Lima Blok Migas di Januari

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melelang lima wilayah kerja atau blok minyak dan gas (migas) untuk tahap pertama 2019.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan rencananya lelang tersebut akan dilakukan di Januari. “Di akhir Januari,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Dirinya menyebutkan dari lima blok tersebut tiga di antaranya yaitu blok eksplorasi dan dua sisanya adalah blok eks-produksi. Tiga blok eksplorasi yakni Blok Anambas, Blok West Ganal yang merupakan bagian dari Blok Makassar Strait yang dikeluarkan serta Blok West Kaimana. Sementara dua blok eks-produksi yakni Blok West Kampar dan Blok Selat Panjang.

Adapun tahun lalu sembilan blok laku dilelang dengan skema bagi hasil atau gross split.  Sembilan blok tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

Dari jumlah tersebut secara kumulatif hingga 2018 total blok migas yang telah dilelang dengan skema gross split menjadi 36 blok. Dari lelang-lelang gross split tersebut bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tanda tangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Pemerintah Kantongi Rp13,4 Triliun dari Lelang Blok Migas di 2018

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bonus tanda tangan yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang wilayah kerja atau blok migas sepanjang 2018 sebesar USD895,4 juta atau Rp13,4 triliun.

Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto mengatakan tahun lalu ada 36 wilayah kerja yang dilelang dengan skema gross split. Dari jumlah tersebut sembilan blok eksplorasi atau baru dilelanh di antaranya telah diminati atau laku dengan skema gross split.

“Lelang wilayah kerja migas eksplorasi gross split sembilan,” kata Djoko di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Sembilan wilayah tersebut di antaranya Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok Southeast Jambi, Blok South Jambi B, Blok Banyumas, Blok South Andaman, Blok South Sekakemang, dan Blok Maratatua.

Sementara 10 di antaranya merupakan wilayah kerja yang laku karena persetujuan studi bersama. Sisanya yakni blok-blok yang kontraknya berakhir kemudian diperpanjang kembali.

“Dari situ (sembilan blok) kita dapat bonus tandatangan termasuk untuk wilayah kerja yang sudah berakhir kontraknya dan dilanjutkan sebesar Rp13,4 triliun,” ujar dia.

Lebih jauh ditambahkan, perkirakan investasi dari lelang blok-blok tersebut mencapai sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp31,5 triliun.

(AHL)

Akuisisi PGN-Pertagas Rampung, Pembayaran Kedua via Surat Utang

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso (tengah). (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah melunasi transaksi akuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) beserta cucu-cucu usahanya senilai Rp20,18 triliun.

Transaksi pertama telah dilakukan dengan pembayaran tunai sebesar Rp10,09 triliun. Sedangkan pembayaran berikutnya dilakukan melalui penerbitan surat utang yang diberikan kepada Pertamina.

“Pembayaran dilakukan dua kali, kalau 50 persen pertama tunai. Selebihnya kita terbitkan surat utang ke Pertamina sejumlah 50 persen jatuh tempo enam bulan sejak tanda tangan kontrak di 28 Desember,” kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Kantor PGN, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dengan demikian, tegas Gigih, setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli (Sales Purchase Agreement/SPA) pada 28 Desember 2018 lalu, akuisisi beserta transaksi telah selesai.

“Itu sudah secara legal dipastikan lunas kepada Pertmaina tinggal lunasi yang jatuh tempo. Kita pikirkan pendanannya tapi secara kontrak itu sudah deal dan selesai sehingga secara proses sudah dinyatakan selesai,” jelas dia.

Seperti diketahui, besaran nilai akuisisi Rp20,18 triliun merupakan hasil valuasi PT Pertagas beserta anak-anak usahanya yakni PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas.

(AHL)

Penurunan Harga BBM Bentuk Kepatuhan Pertamina

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan mengapresiasi penurunan harga BBM nonpenugasan, yaitu pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan dex yang dilakukan Pertamina.

Menurutnya, selain bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, penurunan harga BBM juga merupakan kepatuhan dan penyesuaian BUMN tersebut terhadap variabel harga dan kondisi minyak mentah dunia.

“Saya sangat mengapresiasi Pertamina yang turunkan harga BBM. Tentu saja kebijakan ini turut berpengaruh pada kondisi sosial. Selain itu, keputusan ini juga sangat positif untuk menstimulus pergerakan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bara kepada Antara, Jumat, 11 Januari 2019.

Bara berharap keputusan tersebut didasarkan atas kalkukasi yang matang. Terutama mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Terlebih, ketika harga minyak dunia sedang meninggi, ketika itu pengajuan Pertamina terhadap kenaikan harga pernah tidak disetujui. “Jadi, mudah-mudahan ini karena memang pertimbangan finansial, bukan karena faktor nonfinansial,” lanjut dia.

Menurut Bara, beberapa variabel bisa menjadi pertimbangan Pertamina dalam menurunkan harga BBM berkualitas tersebut. Termasuk di antaranya penguatan nilai tukar rupiah serta penurunan harga minyak dunia.

Namun demikian, Bara berharap penurunan harga BBM oleh Pertamina benar-benar dilandasi kalkulasi keuangan yang matang. Dengan demikian, diharapkan bahwa besarnya penurunan tidak menjadikan beban bagi Pertamina. Terlebih, lanjut dia, karena saat ini BUMN energi tersebut juga mendapat penugasan yang sangat berat oleh pemerintah, seperti PSO dan program BBM satu harga.

“Semua itu tentu membutuhkan cost yang besar. Bahkan mungkin saja memberatkan bagi Pertamina yang juga harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan migas asing,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga mengapresiasi keputusan penurunan harga BBM nonpenugasan. Keputusan tersebut, juga menunjukkan kesigapan Pertamina merespon dan kecenderungan harga minyak global.

“Harga BBM turun karena harga minyak mentah global turun. Dalam hal ini, Pertamina patuh pada formula harga yang berlaku. Keputusan tersebut tentu patut kita hargai. Apalagi harga minyak mentah dunia mulai membaik,” kata Marwan.

Marwan berharap masalah kebijakan harga BBM seharusnya juga memperhatikan aspek ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang sangat terkait dengan kebijakan energi berkelanjutan pula. Karena jika tidak, lanjut dia, tentu akan memperbesar defisit transaksi berjalan (current account defisit), terutama pada saat harga minyak dunia semakin tinggi.

Selain itu Marwan juga berharap agar kebijakan harga BBM murni didasarkan atas perhitungan korporasi. Karena jika tidak, tentu akan membebani Pertamina. Apalagi, imbuhnya, pada saat yang sama perusahaan asing seperti Total, BP, Exxon, dan lain-lain dibiarkan terus menggerogoti pasar Pertamina, tanpa kewajiban melayani pasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang kurus seperti yang ditugaskan kepada BUMN energi tersebut.

(AHL)

Merger Rampung, PGN-Pertagas Mulai Atur Pola Operasional

Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Proses akuisisi saham Pertamina Gas atau Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam satu holding migas dinyatakan telah selesai.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan pihaknya telah menyelesaikan transaksi Rp16,6 triliun untuk memiliki 51 persen saham Pertagas. Gigih menjelaskan PGN telah membayarkan 50 persen secara tunai dan sisanya melalui surat utang.

“Sebenarnya kemarin bayar separuh sudah dinyatakan lunas, kan kita sudah kasih surat utang dan itu sudah bisa dicatat Pertamina sebagai penerimaan. Jadi sudah 100 persen,” kata Gigih ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Januari 2018.

Dia bilang setelah proses marger ini selesai maka langkah selanjutnya yakni menentukan pola operasional PGN dan Pertagas yang kini telah menyatu. Misalnya saja Pertagas memiliki konsentrasi pada transmisi maka bisa diinstrusikan semua transmisi line yang dimiliki Pertagas dan PGN saat ini bisa dioperasikan oleh Pertagas.

Saat ini PGN memiliki pipa gas sepanjang 7.454 kilometer (km). Sementara Pertagas memiliki pipa sepanjang 2.223 km. Dengan integrasi dua perusahaan ini maka panjang infrastruktur gas saat ini menjadi sekitar 9.677 km.

Lalu, Pertagas juga punya line bisnis Pertagas Niaga yang bergerak di bidang distribusi dengan kecenderungan menjual produk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) retail maka akan difokuskan ke arah sana. Begitu pula PGN yang memiliki line bisnis Gagas Energi Indonesia yang nantinya bisa diberikan penugasan untuk menangani Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Tentunya PGN ingin semua bisa diintegrasi semua proyek yang dikembangkan Pertagas juga bisa dilakukan dengan semua proyek yang dilakukan oleh PGN di sisi distribusinya. Atau ada proyek baru di bidang transmisi ya kita serahkan ke Pertagas untuk bangun,” jelas dia.

(AHL)

Beda Kewenangan, Otoritas Hulu-Hilir Migas Sulit Digabung

Jakarta: Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto angkat bicara mengenai rencana penyatuan otoritas hulu dan hilir migas dalam revisi UU Migas.

Tjip begitu sapaan akrab dirinya mengatakan otoritas hulu dalam hal ini SKK Migas dan hilir dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki orientasi yang berbeda. Sehingga nampaknya tidak mungkin untuk diintegrasikan menjadi satu lembaga.

“Dunianya lain, kalau yang satu (SKK) upstream berurusan dengan investor, sedangkan hilir urusannya menjamin suplai kebutuhan dalam negeri. Jadi berbeda, menurut saya mengintegrasikannya sulit,” kata Dwi ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Januari 2019.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Migas Djoko Siswanto yang berpandangan agar kedua lembaga tersebut tetap terpisah. Dia bilang saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas daftar inventarisasi malasah (DIM) dalam proses revisi UU Migas.

Salah satu fokus yang dibahas yakni status dua lembaga tersebut. “Mengenai organisasi di hulu seperti apa, hilir seperti apa. Pembahasannya itu,” ujar Djoko.

Dalam draf revisi UU Migas salah satu pasalnya menyebutkan harus ada badan usaha khusus baru di bidang minyak dan gas (BUK Migas) atau satu-satunya perwakilan negara di sektor ini.

Nantinya, BUK Migas akan memiliki wewenang yang saat ini dimiliki oleh regulator migas, yakni SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

BUK ini nantinya akan bekerja di bawah Presiden, dan memiliki peran untuk mengaudit rencana pengembangan wilayah kerja minyak dan gas, perwakilan negara untuk menandatangani semua kontrak kemitraan, penentu untuk kontraktor swasta yang ingin berinvestasi dan yang bertanggung jawab atas cadangan nasional dari bersiap untuk meningkatkannya.

Selain hulu, BUK Migas juga akan menjadi koordinator semua proses bisnis di sektor hilir. Sehingga, jika RUU Migas ini disahkan, Pertamina pun nantinya akan bekerja di bawah Presiden, tidak seperti saat ini yang berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

(AHL)